MAKASSAR, Trotoar.id — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulawesi Selatan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan perwakilan mahasiswa serta masyarakat mengungkap adanya perubahan kuota energi subsidi di Sulsel.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Supriadi Arif tersebut, terungkap kuota BBM subsidi jenis Pertalite untuk Sulsel mengalami pengurangan dibandingkan alokasi tahun 2025.
GM pemasaran PT Pertamina. regional VII Makassar, Mardiana menyebutkan Jika Kuota BBM Sulsel sampai Saat ini masih aman.
Meskipun terjadi pengurangan kuota Pertalite disebut mencapai 118.964 kiloliter atau sekitar 9,4 persen. Di sisi lain, kuota Bio Solar justru mengalami penambahan sebesar 14.551 kiloliter dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Tidak hanya Pertalite, kuota LPG 3 kilogram juga disebut mengalami pengurangan sebesar 20.252 metrik ton (MT).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam RDP, sisa kuota Pertalite Sulsel berada di angka 331.988 kiloliter, sementara LPG 3 kilogram tersisa sekitar 65.551 MT.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena persoalan kelangkaan dan antrean BBM maupun LPG 3 kilogram masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah di Sulsel.
“Sisa Kuota BBM Jenis Pertalite 331.988 KL LPG 3Kg, 65.551 MT,” ungkap Mardiana
Di tengah perubahan kuota tersebut, Pertamina juga mengungkap adanya peningkatan konsumsi BBM subsidi.
Penggunaan BBM subsidi pada periode Januari hingga Agustus 2026 disebut mengalami lonjakan sekitar 20 persen.
Pertamina menjelaskan, peningkatan konsumsi antara lain terjadi pada momentum tertentu dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, seperti periode Idulfitri dan penjemputan jamaah haji.
Data tersebut menjadi salah satu poin penting dalam RDP karena memperlihatkan adanya tekanan konsumsi di tengah ketersediaan kuota yang berbeda untuk setiap jenis energi subsidi.
Untuk Pertalite, pengurangan kuota terjadi ketika konsumsi justru disebut meningkat. Sementara untuk Bio Solar, kuota mengalami penambahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Komisi D DPRD Sulsel menggelar RDP tersebut sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah.
Pertemuan juga menjadi ruang bagi Pertamina untuk menjelaskan kondisi distribusi dan realisasi konsumsi energi subsidi di Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Supriadi Arif memimpin langsung pembahasan bersama pihak Pertamina, organisasi mahasiswa serta masyarakat yang menyuarakan persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram.
Dalam forum tersebut, persoalan distribusi, kuota dan peningkatan konsumsi menjadi bagian penting yang perlu dicermati pemerintah dan DPRD agar tidak berujung pada gangguan pasokan di masyarakat.
Terungkapnya angka pengurangan kuota sekaligus kenaikan konsumsi membuat DPRD Sulsel memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan apakah perubahan alokasi dan pola konsumsi tersebut telah sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
RDP tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemaparan data, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi berjalan tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat Sulsel tetap terpenuhi. (*)
