Komisi IX

Jangan Rampas Hak Pekerja, Aliyah Minta Permen JHT Dicabut

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 21 Februari 2022 19:17

Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham Angkat Bicara Soal keinginan pemerintah memberlakukan vaksin Berbayar kepada masyarakat yang ingin melakukan Vaksinasi Mandiri
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham Angkat Bicara Soal keinginan pemerintah memberlakukan vaksin Berbayar kepada masyarakat yang ingin melakukan Vaksinasi Mandiri

Trotoar.id, Makassar — Anggota DPR Rai komisi IX dari Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham, menilai kebijakan pemerintah memberlakukan batas usia 65 tahun untuk mengambil dana pensiun merupakan penghianatan bagi rakyat. 

Pasalnya, uang yang ada pada BPJS ketenagakerjaan merupakan hak dari pekerja, namun pemerintah memberi batas usia untuk bisa mengambil uang yang ditabung pekerja. 

Baca Juga  Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Resmi Buka Sao Raja Tana Daeng Festival 2026, Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya

“Itu yang ditabung adalah buang mereka, jadi jika mereka butuh di punya hak, apa lagi banyak pekerja kena PHK dan butuh uang untuk kelangsungan hidup mereka,” Kata Aliyah saat mendampingi AHY di Makassar

Dirinya juga mendesak kepada pemerintah untuk melakukan revisi atas aturan yang ditandatangani oleh Menteri tenaga kerja tersebut 

Akibat dari permen tersebut, menimbulkan kegaduhan yang jelas kegaduhan akan berpotensi pada ajakannya pemerintahan yang baik. 

Baca Juga  Aliyah Mustika Ilham Kibarkan Panji Pengabdian: FKPPI Sulsel Masuki Babak Baru Kepemimpinan

“Bukanlah mata hari kita semua, melihat nasib para pekerja yang menjadi korban PHK dari pandemi, masa kita berdiam mereka butuh hidup, jadi apa salahnya jika mereka mengambil tabungan mereka” Ucapnya 

Selain itu, dia juga berharap pemerintah tidak menutup mata dan telinga akan kondisi yang terjadi, sebab dengan aturan tersebut, membuat mereka terjepit dan pemerintah malah mengeluarkan regulasi yang tidak sama sekali pernah dirundingkan dengan kelompok butuh. 

Baca Juga  Inilah Rancangan Visi Pembangunan 2025 – 2045 yang Ditetapkan Pemda Luwu Utara

Apa lagi dengan terbitnya aturan tersebut, muncul petisi yang menolak regulasi yang ditandatangani oleh menteri tenaga kerja sehingga hal itu perlu dipertimbangkan agar aturan tersebut tidak di berlakukan. 

Penulis : Lutfi

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah08 November 2026 17:47
HKN ke-62, Pemkab Barru Perkuat Komitmen Pemerataan Layanan Kesehatan
BARRU, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya memperkuat kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan ma...
Metro08 November 2026 17:44
HUT ke-419 Makassar, Appi-Aliyah Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Festival Pangan dan Pasar Murah
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota ...
Metro08 November 2026 12:41
HUT ke-419 Makassar Digelar Sederhana, Pemkot Kedepankan Khidmat dan Aksi Sosial
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar memilih mengemas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar secara sederhana. Namun, kon...
Metro08 November 2026 11:52
Libatkan 25 NGO, DP3A Makassar Kampanyekan Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Upaya melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak bisa...