Trotoar.id, Makassar – Komisi E DPRD Sulsel dalam rapat Kerja bersama dengan dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan tegas mempertimbangkan alokasi penambahan anggaran dana hibah untuk Komite Olahraga NAsional Indonesia (KONI).
Lantaran anggaran hibah yang telah diberikan Kepada KONI pada APBD 2022 sebesar Rp 5 miliar, diperuntukkan untuk kegiatan internal Koni seperti membiayai pelaksanaan pelantikan, dan membiayai kegiatan lainnya.
“Padahal Anggaran Hibah yang dititip melalui Koni untuk pembiayaan Pekan olahraga Provinsi yang akan digelar akhir tahun ini, namun sebagian telah dipakai untuk kegiatan yang tidak semestinya dibiayai melalui dana hibah,”
Baca Juga :
Olehnya itu DPRD melalui komisi E meminta kepada dinas pemuda dan olahraga untuk memberikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk melihat apakah dalam NPHD penggunaan anggaran hibah dapat digunakan dalam kegiatan internal Koni atau tidak
dan jika nantinya dalam NPHD, tidak diatur mengenai hal tersebut, hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari, dan bisa saja akan menjadi temuan dari badan pemeriksa keuangan (BPK)
“Kita tidak mau, anggaran yang diberikan melalui Hibah dipergunakan pada kegiatan yang tidak diatur dalam NPHD, dan kami juga tidak mau kemudian hari akan menjadi masalah,” ucapnya
Sehingga usulan penambahan dana hibah di APBD P 2022 sebesar Rp 2 Miliar mesti dikaji secara mendalam, termasuk melihat terlebih dahulu dan mendengarkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah oleh KONI
“Senin kita kinta NPHDnya di hadirkan dan kami juga meminta Koni dalam Rapat kerja dihadirkan sebelum usulan APBD P ditetapkan di tingkat Komisi,” Andi mangunsidi Politisi Partai Gerindra
Sementara itu Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Andi Arwin menjelaskan, dana hibah yang melekat di Koni seyogyanya untuk kegiatan pelaksanaan pekan oleh raaga provinsi, dan usulan penambahan anggaran di perubahan untuk membiayai pelaksanaan Porprov.
“Kami sudah sampaikan dana hibah buat koni peruntukannya untuk pelaksanaan Porprov dan penambahan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan porprov,” jelasnya
Namun karena kata dia sebagian anggaran telah digunakan koni untuk membiayai kegiatan internal dan honor staf KONI, maka anggaran dipastikan berkurang, dimana pihaknya telah berhitung untuk kegiatan porprov dibutuhkan anggaran Rp 7 hingga 10 M.
“kita sudah berhitung anggaran kegiatan untuk porprov itu sekitar 7 hingga 10 Miliar, namun anggaran yang melekat di koni sudah berkurang karena dipergunakan dalam kegiatan internal koni, namun kami belum tahu sisa anggaran yang ada di koni,” ucapnya dalam raker bersama komisi E
Komentar