Trotoar.id, Makassar – Persoalan apakah pada pemilu 2024 mendatang akan menganut sistem Proporsional terbuka atau tertutup masih kompatibel atau menjadi bahan diskusi
Sehingga meskipun nantinya Metode pemilihan menerapkan sistem tertutup,, wakil ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai sistem pemilu proporsional tertutup belum tepat diberlakukan pada Pemilu 2024 mendatang.
Lantaran dalam kurung waktu satu tahun, hal itu agak sulit diberlakukan.
Baca Juga :
Ia mengingatkan, ada 8 ketua umum partai dari total 9 parpol parlemen menyatakan menolak pemilu sistem proporsional tertutup.
“Situasi sekarang sangat berbahaya untuk penerapan sistem pemilu proporsional. Karena ada 8 parpol dari 9 parpol parlemen sepakat sistem proporsional terbuka. Kalau dihitung, elektoral dari 8 parpol ini tidak kurang 150 juta pemilih. Ini bisa bangkit menentang dan membuat situasi negara tidak kondusif,” kata Nurdin Halid kepada wartawan Rabu (3/1/2023).
Nurdin menilai, sistem pemilu di Indonesia memang perlu dievaluasi, tapi bukan di 2024 melainkan di 2029.
“Pemilu 2024 harusnya tidak diutak atik karena 8 parpol sepakat proporsional terbuka.
Memilih gambar itu berbeda dengan memilih orang, strategi pemenangannya berbeda. Oleh karena itu riskan dari sisi stabilitas kalau diberlakukan sekarang,” ujar Nurdin Halid.
“Kalau Pemilu 2029 memungkinkan karena ada persiapan panjang baik partai maupun rakyat,” sambung Nurdin Halid.
Nurdin Halid melanjutkan, partai politik ataupun rakyat Indonesia punya pengalaman pemilu proporsional tertutup, terbuka, maupun semi tertutup.
Ia mencontohkan, pengalaman pemilu proporsional tutup pada 1999 silam.
Kemudian semi proporsional tertutup pada pemilu 2004, pemilu proporsional terbuka pada 2019 hingga 2019.
“Oleh karena itu, rakyat dan partai punya pengalaman dengan tiga sistem pemilu. Namun Pemilu 2024 momentumnya tidak tepat untuk sistem pemilu proporsional tertutup. Kalau 2029 boleh boleh saja,” kata Nurdin Halid.
Komentar