Trotoar.id Makassar — Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dalam kesaksiannya di pengadilan negeri tindak pidana korupsi Makassar, menyampaikan jika dirinya meminjam uang sebesar RP 4 miliar dari Petrus Yalin tidak berkaitan dengan temuan BPK.
Bahkan dia mengungkapkan jika pinjaman yang dilakukan terhadap pengusaha Petrus memiliki jaminan berupa sertifikat tanah yang ada di salah satu pulau di kabupaten Barru
“Pinjaman Rp 4 Miliar berdasar karena ada jaminan yang saya berikan berupa sertifikat lahan di pulau, dan itu dibuatkan perjanjian,” Jelasnya
Bahkan bendahara DPD I Golkar Sulsel ini di depan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyampaikan jika uang yang dipinjamnya ke Petrus sama sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan proyek yang ditangani Petrus Yalim .
“Soal petrus mengerjakan proyek di RS dadi dan Pucak itu saya tidak tahu menahu, dan pinjaman saya ke dia tidak ada kaitannya dengan Proyek yang ditangani Petrus,” Jelasnya
Selain itu dia juga memberikan beberapa hal berkaitan dengan pengembalian temuan BPK yang jumlahnya sebesar RP 20 miliar dengan cara patungan dilakukan untuk menjaga marwah lembaga.
Apalagi pengembalian menjadi rekomendasi BPK pada waktu itu, dan juga sebagai upaya lembaga untuk mempertahankan sulsel sebagai peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hingga para pimpinan DPRD Sulsel dan Sekretariat bersama dengan bersepakat untuk menanggulangi temuan BPK, dengan rincian Andi Ina Kartika Rp4 miliar, Ni’matullah Rp2,5 miliar, dan Darmawansyah Rp6 miliar.
Sementara wakil ketua DPRD Sulsel Ni’Matullah Erbe menjelaskan jika pimpinan DPRD Sulsel menjalankan kewajiban yang direkomendasikan BPK dalam mengembalikan potensi kerugian negara sebesar Rp20 miliar itu.
“Kami pimpinan DPRD menjalankan kewajiban yang disampaikan BPK,” kata Ni’matullah.
Komentar