Pemprov Sulsel

PJ Gubernur: Jika Tidak Sesuai Regulasi, Hak ASN Akan Dipulihkan

Fadli
Fadli

Sabtu, 09 September 2023 17:43

PJ Gubernur: Jika Tidak Sesuai Regulasi, Hak ASN Akan Dipulihkan

Trotoar.id, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar mengaku akan melakukan pemulihan terhadap sejumlah ASN yang dinonjobkan jika dalam prosesnya tidak sesuai regulasi yang berlaku

Sehingga PJ gubernur akan melihat dan melakukan kajian apakah kebijakan menonjolkan sejumlah pejabat tidak bertentangan dengan regulasi atau aturan main.

“Kalau bertentangan dengan aturan main kita kembalikan, jadi sah sah saja apa yang mereka lakukan, kita harga upaya mereka mencari kebenaran,” katanya 

Apa lagi dalam birokrasi pemerintahan Bahtiar hal terpenting yang menjadi pedoman sebagai kerja adalah aturan hukum sehingga jika ada kebijakan bertentangan dengan aturan maka sah jika kebijakan tersebut dianulir 

Olehnya itu dia menekankan menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak berdampak  pada konsekuensi hukum.

“Sah sah saja mereka mencari keadilan, menjalankan pemerintahan itu patronnya cuma satu yakni regulasi hukum, jangan kebijakan kebijakan diambil bertentangan dengan hukum, kalau Hukum Bilang A Tetap A Yang dijalankan,” katanya 

Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik di kementerian dalam negeri ini pun mendukung upaya- upaya yang dilakukan sejumlah ASN yang merasa dirugikan dengan kebijakan sebelumnya 

“Langkah mereka juga diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” jelasnya 

Apa lagi dalam sistem demokrasi yang dianut saat ini, menjamin seluruh hak-hak warga negara termasuk ASN yang merasa dirugikan dengan kebijakan.

“Ini bukan lagi jaman Belanda, jadi semua Warga Negara memiliki hak dan haknya itu namanya hak sipil, begitu pun dengan ASN kalau mereka  merasa keberatan karena diperlakukan sewenang-wenang oleh organisasi, PNS bisa lakukan pembelaan,” jelasnya.

Sebelumnya Puluhan puluhan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel  merasa dirugikan atas kebijakan non job, sehingga para ASN melayangkan surat mengadukan nasib mereka kepada  Presiden RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pj Gubernur dan DPRD Sulsel.

“Dengan ini kami melaporkan kepada Bapak-bapak, bahwa Gubernur Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menonaktifkan kami sebagai pejabat struktural di lingkup Pemprov Sulsel. Sehingga kami dirugikan baik secara material maupun non materil,” bunyi surat pengaduan tertanggal gw6 September 2023 tersebut.

Dalam surat tersebut juga, puluhan PNS Pemprov Sulsel itu menyampaikan sejumlah aturan atau regulasi terkait kepegawaian yang mereka anggap telah dilanggar dalam kebijakan penonaktifan mereka.

Penulis : Upiq

 Komentar

Berita Terbaru
Metro29 Mei 2024 19:17
Tiga Pesan Prof Zudan Pj Gubernur Sulawesi Selatan di Konferwil NU Sulsel
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri pembukaan Konferensi Wilayah (Konferwil) XIV Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel, y...
Metro19 Juni 2024 20:38
Prof Zudan Apresiasi PT Vale yang Peduli Kesejahteraan Masyarakat
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasinya terhadap PT Vale yang sangat peduli terhadap keberlanjutan da...
Metro19 Juni 2024 18:19
Indira Yusuf Ismail Tinjau Posyandu Palm 5
Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, melakukan peninjauan ke Posyandu Palm 5 di Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, pada Rabu, 19 J...
Politik19 Juni 2024 18:06
AIA Disebut Juru Kunci Pertarungan di Pilgub Sulsel 2024
Dengan semakin dekatnya Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024, nama Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) semakin mencuat sebagai tokoh kun...
Politik19 Juni 2024 18:01
Adnan Sambangi Markas Amran Sulaiman, Pengamat: Pertemuan Bersifat Spekulatif
Dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) semakin memanas. ...