Trotoar.id, Makassar – Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, membuka secara resmi Kick Off Pengembangan Sistem Komunitas Cerdas Iklim Untuk Meningkatkan Ketahanan Iklim Masyarakat Daerah Aliran Sungai Saddang, yang dilaksanakan di Hotel Swissbell, Senin, 30 Oktober 2023.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel, Arsjad menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua yang hadir, terkhusus kepada pihak Kemitraan bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM).
Ia mengungkapkan, perubahan iklim dampaknya sangat lamban dan kronis, tapi bersifat pasti dan permanen.
Dimana mempengaruhi berbagai sektor strategis, seperti pangan, energi, serta berdampak kepada pembangunan nasional. Fenomena perubahan iklim bukan hanya sekedar permasalahan isu lingkungan hidup melainkan isu pembangunan.
“Daerah Aliran Sungai (DAS) memegang peranan penting untuk memenuhi berbagai keperluan, diantaranya memenuhi kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, maupun keperluan lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, kebutuhan pangan serta kebutuhan hidup lainnya.
Seiring dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah Aliran Sungai seperti pemukiman, industri, pariwisata, perubahan penggunaan lahan yang menyebabkan perubahan fungsi hidrologis DAS,” ucap Arsjad.
Ia menjelaskan, salah satu DAS di Provinsi Sulsel adalah DAS Saddang. Sungai Saddang merupakan sungai utama di daerah aliran sungai Saddang yang luasnya 6.639 km, yang meliputi delapan kabupaten dan satu kota di sua provinsi.
Yaitu Provinsi Sulsel terdiri dari Kota Parepare, Kabupaten Pangkep, Barru, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, dan Kabupaten Pinrang. Serta Provinsi Sulawesi Barat, dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa.
Arsjad menjelaskan, beberapa permasalahan lingkungan akibat perubahan fungsi hidrologi DAS dapat menyebabkan bencana alam.
Diantaranya adalah banjir dan kekeringan, erosi dan transportasi sedimen yang tinggi dan terjadinya penumpukan sedimen di wilayah hilir, kerusakan ekosistem pesisir pantai, kerusakan hutan, penurunan keanekaragaman hayati, dan peningkatan lahan kritis.
Dikatakan, ketidaksesuaian penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap tingkat erosi dan sedimentasi. Indeks penutupan lahan yang buruk sangat berpotensi terjadi erosi. Erosi dalam skala besar akan berpotensi menimbulkan bahaya tanah longsor.
Sedangkan sedimentasi dalam skala besar akan mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai dan waduk, naiknya permukaan air sungai/waduk sehingga berpotensi menimbulkan banjir.
Oleh karena itu, saat musim hujan, periode musim hujan menjadi lebih pendek, jumlah hari hujan berkurang tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi.
Akibatnya, banjir bandang pun akan lebih sering terjadi. Sebaliknya ketika musim kemarau, periodenya menjadi lebih panjang dan mengakibatkan kelangkaan air.
Hal ini menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Petani mengalami minus air.
“Hari ini, kita bersama-sama untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkrit yang dapat kita ambil untuk melindungi masyarakat kita, lingkungan alam, dan sumber daya kita dari dampak buruk perubahan iklim. Peran pemerintah menjadi penting dalam hal menangani isu perubahan iklim,” ungkapnya.
Dalam acara kick-off ini, diharapkan kegiatan ini akan membantu dalam menyebarkan informasi, membangun kesadaran, dan mengkoordinasikan tindakan yang diperlukan. Kolaborasi pentahelix menjadi kunci dalam menghadapi ancaman bahaya perubahan iklim, dimana setiap stakeholder harus berkontribusi dalam upaya penanganan perubahan iklim.
“Untuk itu, kita berharap agar semoga kegiatan-kegiatan seperti ini, dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Kami percaya bahwa dengan kerja sama, kita akan dapat menciptakan solusi yang cerdas dan efektif untuk meningkatkan ketahanan iklim di daerah aliran sungai,” harapnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Kabid Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Provinsi Sulsel Inyo, Kepala Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Sulsel, hadir via zoom meeting Direktur Eksekutif Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laode Syarif. (*)
Komentar