Pemprov Sulsel

Temui Pj Gubernur Bahtiar, Bupati Jeneponto Laporkan Telah Tandatangani NPHD Pilkada 2024

Fadli
Fadli

Jumat, 10 November 2023 13:57

Temui Pj Gubernur Bahtiar, Bupati Jeneponto Laporkan Telah Tandatangani NPHD Pilkada 2024

Trotoar.id, Makassar – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis, 9 November 2023.

Kedatangan Iksan untuk menyampaikan kondisi Jeneponto dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Diantaranya, peringatan Hari Pahlawan Nasional dan Hari Kesehatan Nasional, serta Ikrar Netralitas ASN.

“Hari Senin depan kita akan melakukan Deklarasi Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu,” kata Iksan.

Ia berharap, ASN bisa mematuhi ikrarnya dan memperlihatkan komitmen tersebut. “Jadi kita perlihatkan kepada parpol dan penyelenggara Pemilu serta masyarakat, bahwa kita ASN betul-betul menegakkan peraturan,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Jeneponto telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, pada Kamis, 2 November 2023, di Kantor Bupati Jeneponto.

“Kita berharap dengan penandatangan ini maka hibah anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Bupati.

Anggaran hibah untuk KPU Jeneponto sebesar Rp25 miliar lebih, dan Bawaslu Jeneponto sebesar Rp7 miliar.

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi Jeneponto dan kabupaten lain yang telah menandatangani NPHD.

“Saya atas nama masyarakat sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, mengucapkan terima kasih Pak Bupati dan jajaran, DPRD serta Bawaslu dan KPU, kawan-kawan Forkopimda lainnya, sudah menjalankan arahan dan perintah konstitusi untuk menjalankan NPHD untuk Pilkada 2024. Terima kasih, kepada Pemerintah Jeneponto,” ucap Bahtiar.

Ia juga menegaskan akan memanggil daerah yang belum menandatangani NPHD pada batas tenggak waktu, 10 November 2023, sesuai edaran.

Pilkada adalah super prioritas yang tidak bisa ditunda dan undang-undangnya menyebutkan anggaran Pilkada dibiayai APBD, jadi mutlak menggunakan APBD.

Ia mencontohkan di tingkat provinsi, telah menyiapkan anggaran. Daerah harus menandatangani paling lambat besok, 10 November 2023. (*)

Penulis : Upiq

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional29 November 2023 01:44
Mantan Jendral Polisi Jabal Ketua TKD Prabowo Gibran di Sulsel
Kampanye Daerah (TKD) pasangan capon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka telah di serahkan ke Tim Kampanye Pusat (TKN)...
Metro28 November 2023 21:56
Timnas AMIN Sesalkan Jadwal Debat Capres-Cawapres Belum Dirilis KPU
Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin (AMIN) mempertanyakan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilpres 2024. ...
Daerah28 November 2023 20:51
Guru Honorer Pantas Dapatkan yang Terbaik dari Negara
Guru adalah pemberi inspirasi, pemberi ilmu dan tauladan, serta pahlawan tanpa tanda jasa, termasuk sebagai penjaga moralitas anak ...
Daerah28 November 2023 19:47
Parenting Life Skill, Ketua PKK Bulukumba Ajak Ibu Didik Anak Berkualitas
Ketua TP-PKK Kabupaten Bulukumba Hj. Andi Herfida Muchtar memandang pentingnya peran kaum Ibu dalam mendidik dan membesarkan anak...