Pemkot Makassar

Danny Pomanto Gagas Penyusunan Ulang Manajemen Persampahan Kota Makassar

Awal Febri
Awal Febri

Sabtu, 16 Maret 2024 19:37

Danny Pomanto Gagas Penyusunan Ulang Manajemen Persampahan Kota Makassar

Trotoar.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar sedang merumuskan revisi Peraturan Walikota (Perwali) 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, sebagai langkah lanjutan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 5 Januari 2024.

Dalam rangka itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengadakan pertemuan dengan camat dan lurah untuk membahas pelayanan dan pengenaan retribusi persampahan di DP Hall, Jalan Amirullah, pada Sabtu (16/3/2024).

Baca Juga  Wawali Makassar Tegaskan Komitmen Pemkot Dukung Kelanjutan JKN

Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menata ulang manajemen persampahan di Kota Makassar, terutama dengan melakukan pendataan yang lebih detail terhadap para wajib retribusi sampah.

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdy Mochtar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Muh Hatim, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Zulkifli Nanda, serta Tim Ahli Wali Kota Makassar, Ihsan Latief.

Baca Juga  Munafri Apresiasi Polisi Berantas Geng Motor, Pemkot Siap Dukung Penuh

“Demi efektivitas, saya memerintahkan Pak Ferdy dan Disdukcapil untuk menyusun daftar wajib retribusi sampah,” ujar Danny Pomanto.

Danny menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan mengeluarkan Perwali turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Bagian Hukum.

Seluruh camat dan lurah diminta untuk menyumbangkan data potensi retribusi sampah di wilayah masing-masing, dengan fokus pada kategori bisnis dan industri yang memiliki potensi besar dalam retribusi sampah.

Baca Juga  Tekan Angka Stunting, Ketua TP PKK Makassar Tekankan Sinergitas Lintas Sektor

“Ini harus diimbangi dengan peningkatan pengelolaan sampah yang lebih baik. Kota ini harus tetap bersih,” tegas Danny Pomanto.

Sementara itu, Kepala DLH Makassar, Ferdy Mochtar, menjelaskan bahwa rencana perubahan Perwali Nomor 56 Tahun 2015 masih dalam tahap pendataan.

“Perwali baru ini akan menjadi acuan tarif pembayaran sampah mulai dari tingkat rumah tangga, bisnis, industri, hingga fasilitas umum,” terang Ferdy.

Penulis : Cici

 Komentar

Berita Terbaru
Politik21 November 2026 22:41
Megawati Kantongi Diskresi, Golkar Sulsel Tunda Musda Golkar Lutra
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dinamika perebutan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) V....
Metro21 November 2026 21:56
UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka ters...
Politik21 November 2026 20:12
Golkar Gowa Tebar Hadiah Umrah dan Sembako Murah, 700 Paket Disiapkan untuk Rakyat
GOWA, TROTOAR.ID — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan berbagai kegiatan sosial y...
Metro21 November 2026 19:44
Aliyah Mustika Ilham Ajak Perempuan Makassar Menjadi Sosok yang Dirindukan Surga
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang harmonis, menanamkan nilai-nilai keagamaan, sekaligus memben...