Trotoar.id, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, menerima kunjungan Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX di ruang kerjanya pada Senin, 13 Mei 2024.
Andi Arsjad menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan membahas persiapan rapat koordinasi rutin yang diadakan minimal dua kali dalam setahun.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal penting disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi.
“Salah satu hal yang akan dibahas adalah data kepesertaan BPJS Kesehatan di setiap daerah, termasuk hasil verifikasi dan akreditasi puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Selain itu, akan dibahas bagaimana memastikan kewajiban masing-masing pihak di tingkat kabupaten/kota dan provinsi terpenuhi,” kata Andi Arsjad.
Andi Arsjad menekankan pentingnya peningkatan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga daerah di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng, yang keaktifannya dalam BPJS Kesehatan masih di bawah 75 persen.
“Nanti kami akan meminta ketiga daerah tersebut untuk hadir secara virtual dalam rapat koordinasi guna menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan keaktifan, terutama karena saat ini kita sudah UHC (Universal Health Coverage),” tegas Andi Arsjad.
Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari, menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk membahas kondisi terkini pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Selatan dan mengidentifikasi kolaborasi yang dapat dilakukan dengan Pemprov.
“Kami memiliki tiga agenda penting yang perlu ditindaklanjuti di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, terkait kepesertaan BPJS di provinsi ini yang sudah mencapai UHC, tetapi ada tiga kabupaten/kota dengan keaktifan kurang dari 75 persen, yakni Sidrap, Bulukumba, dan Soppeng,” jelas Yessi.
Yessi juga menambahkan bahwa akses layanan kesehatan di FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan.
Namun, masih ada 104 FKTP yang belum terakreditasi dan 36 FKTP yang belum mendaftarkan diri di IMN (Indikator Mutu Nasional).
“Dari pertemuan ini, disepakati bahwa forum komunikasi level Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan,” ungkap Yessi. (*)
Komentar