Trotoar.id, Makassar – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadopsi sistem digitalisasi tanda tangan.
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan dengan mengeliminasi penggunaan tanda tangan basah dan cap basah.
“Sesuai arahan Pak Menteri, kita dapat menandatangani dokumen di mana saja dan tidak terikat waktu, jarak, dan batas, dalam rangka percepatan pelayanan,” kata Prof. Zudan.
Dalam apel pagi yang dipimpinnya, Prof. Zudan menegaskan bahwa penerapan tanda tangan digital merupakan bentuk dukungan terhadap transformasi digital dalam pelayanan administrasi pemerintahan.
“Digitalisasi tanda tangan adalah langkah krusial menuju pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi risiko pemalsuan dan meningkatkan keamanan dokumen,” ujarnya.
Prof. Zudan menekankan bahwa implementasi tanda tangan digital sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
“Dengan digitalisasi, kita bisa memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Ini juga akan mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan literasi digital di kalangan aparatur sipil negara,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Prof. Zudan menginstruksikan setiap OPD untuk mulai melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan tanda tangan digital.
“Kami akan menyediakan pelatihan untuk memastikan bahwa semua pegawai memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai tentang penggunaan tanda tangan digital. Ini akan menjadi standar operasional baru di lingkungan Pemprov Sulsel,” jelasnya.
Selain itu, Prof. Zudan juga menekankan pentingnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses digitalisasi ini.
“Kita perlu memastikan bahwa semua perangkat dan sistem yang diperlukan tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh semua OPD. Infrastruktur yang kuat adalah kunci suksesnya implementasi digitalisasi tanda tangan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk mendukung penuh implementasi tanda tangan digital di seluruh OPD. “Kami siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan digitalisasi ini. Semua OPD diharapkan segera menindaklanjuti arahan ini agar kita bisa melihat hasil nyata dalam waktu dekat,” ujarnya.
Digitalisasi tanda tangan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk modernisasi birokrasi di Sulawesi Selatan. Diharapkan, dengan penerapan teknologi ini, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Dengan langkah ini, Sulawesi Selatan berupaya menjadi pionir dalam penerapan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan di Indonesia, menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komentar