Trotoar.id, Jakarta – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Acara ini berlangsung di Orchardz Hotel Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024.
Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri. Di antara para narasumber yang hadir adalah:
- Muliani Sulya Fajarianti, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III,
- Boyke Martz Siagian, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Seksi Wilayah IIIB Subdirektorat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III,
- Nur Rahmat Fajeri, Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
Baca Juga :
Kepala BKAD Provinsi Sulsel, Salehuddin, membuka acara ini secara resmi. Dalam sambutannya, Salehuddin menyampaikan bahwa FGD ini merupakan wadah untuk bertukar pikiran, pengalaman, dan ide-ide konstruktif guna mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kegiatan ini selaras dengan arahan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” kata Salehuddin.
Salehuddin juga menyoroti bahwa pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI.
Prestasi ini, menurutnya, adalah hasil kerja keras semua pihak dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Namun demikian, Salehuddin mengingatkan bahwa masih terdapat catatan dari Tim Pemeriksa BPK-RI yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.
Dia juga mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih memperhatikan batas waktu penyampaian laporan keuangan agar konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa lebih cepat, akurat, dan tepat waktu.
Pemerintah daerah kini telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) untuk penyusunan laporan keuangan.
“Penggunaan SIPD-RI bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Pada Desember 2023, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyosialisasikan penerapan SIPD RI kepada seluruh kabupaten/kota di Sulsel terkait penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.
“Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menggunakan SIPD RI tidak hanya pada tahap perencanaan dan penatausahaan, tetapi juga diharapkan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,” tambah Salehuddin.
Komentar