Trotoar.id, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menghadiri rapat paripurna sidang ke-13 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar pada Rabu malam, 28 Agustus 2024.
Dalam rapat tersebut, Firman menyampaikan penjelasan dari Wali Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Firman menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2024 telah berpedoman pada peraturan pemerintah serta mengacu pada perubahan kebijakan umum APBD 2024.
Ia menekankan bahwa rancangan perubahan ini dirancang dengan mempertimbangkan skala prioritas secara optimal, tepat sasaran, serta efektif dan efisien, sambil tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
Firman juga mengungkapkan perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini direncanakan mencapai Rp.2,16 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp.2,244 triliun, naik sebesar 3,20% atau setara dengan Rp.69,565 miliar dari target awal yang ditetapkan dalam APBD 2024.
Di sisi lain, Firman menjelaskan bahwa pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan pada Perubahan APBD 2024 tetap tidak mengalami perubahan, dengan target yang masih dipatok sebesar Rp.26,95 miliar.
Dalam hal belanja daerah, Firman menyebutkan bahwa rancangan perubahan belanja daerah tahun 2024 tetap diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dengan fokus pada capaian yang telah dituangkan dalam Perubahan RKPD dan RPJMD Pemkot Makassar.
Ia menambahkan, terdapat penurunan anggaran belanja modal yang signifikan, yakni dari Rp.1,715 triliun menjadi Rp.1,372 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp.342,89 miliar atau 19,99%.
Firman juga menyoroti alokasi anggaran terbesar yang diberikan kepada Dinas Pendidikan, diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Menurutnya, perhatian Pemkot Makassar saat ini terfokus pada perbaikan sektor pendidikan dan infrastruktur, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun layanan publik yang lebih baik.
Namun demikian, Firman mengakui bahwa rancangan perubahan APBD ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat.
Ia berharap dengan adanya kemitraan yang harmonis dan pemahaman mendalam antara eksekutif dan legislatif, berbagai kekurangan dalam rancangan ini dapat diatasi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, yang memimpin sidang paripurna tersebut, berharap bahwa pembahasan terkait perubahan anggaran ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa pertemuan lanjutan akan diadakan pada bulan September 2024 dengan harapan apa yang direncanakan dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Komentar