Makassar, Trotoar.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dalam rapat paripurna yang diadakan di Kantor DPRD Sulsel pada Jumat, 20 September 2024.
Dalam APBD 2025 ini, ditetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun, Belanja Daerah Rp9,214 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp164 miliar.
Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid, menekankan bahwa alokasi anggaran ini sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah provinsi.
“APBD 2025 diharapkan mampu memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor,” ujar Irwan dalam laporannya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran agar dapat tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam kesempatan yang sama, mengapresiasi proses perumusan APBD yang telah dilakukan.
Menurutnya, APBD 2025 memiliki ciri khas sebagai “APBD sehat” yang tidak lagi mengandalkan pendekatan “tutup lubang gali lubang”.
Semua kewajiban kepada pihak ketiga direncanakan untuk diselesaikan dengan sistem penganggaran yang lebih akuntabel dan sesuai peraturan.
“Ini adalah paripurna terakhir DPRD Sulsel periode 2019-2024, dan saya melihat ada warisan yang baik dalam bentuk komitmen untuk menyusun APBD yang sehat. APBD 2025 didesain agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencerminkan respon terhadap prioritas masyarakat, dan memberikan solusi atas berbagai persoalan yang ada,” ungkapnya.
Dalam APBD 2025, juga diprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui program beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan memperkuat sektor ekonomi kreatif, UMKM, serta mengembangkan berbagai event budaya dan pariwisata lokal.
Selain itu, Prof. Zudan menambahkan bahwa penanganan isu nasional seperti kemiskinan, stunting, dan inflasi juga menjadi bagian dari delapan program prioritas daerah.
Program 4 Plus 2 yang mencakup penanggulangan stunting, gizi buruk, anak putus sekolah, serta kemiskinan ekstrem, akan terus menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam APBD 2025 ini.
Komentar