Makassar, Trotoar.id – Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan menuai perhatian khusus dari Tim Hukum DIA.
Meski mereka tidak mempermasalahkan acara tersebut sebagai bagian dari serangkaian kegiatan seremonial tahunan,
Namun syarat pendaftaran yang meminta peserta untuk menyerahkan data pribadi seperti NIK, nama lengkap, dan nomor WhatsApp.
Tim hukum Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulsle Nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Danny Pomanto – Azhar Arsyad fokus utama mereka tertuju pada Syarat yang di ajukan bagi peserta.
Menurut Adnan Buyung Azis, penggunaan data pribadi sebagai syarat pendaftaran ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, terutama karena acara ini dilaksanakan di tengah masa kampanye dan mendekati hari pemungutan suara dalam Pilkada.
Dalam seminggu terakhir, Pemprov Sulsel telah menggelar dua kegiatan yang melibatkan pengumpulan data pribadi, yang menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kecurangan atau manipulasi.
“Kami berharap Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan dapat menjaga netralitasnya dan tidak bermain-main dengan data pribadi warga. Jika memang data tersebut diperlukan untuk acara, setidaknya harus ada jaminan bahwa data pribadi peserta akan dimusnahkan setelah kegiatan selesai,” tegas perwakilan Tim Hukum DIA Adnan Buyung Azis
Mereka mengingatkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal yang serius dan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Mereka juga menyoroti bahwa penyalahgunaan data pribadi berpotensi melibatkan oknum-oknum yang dekat dengan salah satu pasangan calon, sehingga mengaburkan netralitas acara jalan sehat tersebut.
Kecurigaan bahwa acara ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik semakin mengemuka, mengingat momentum pelaksanaan yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah.
Tim Hukum DIA meminta agar PJ Gubernur Sulawesi Selatan dapat menjamin bahwa acara ini benar-benar merupakan perayaan murni Hari Jadi Sulawesi Selatan tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak berkepentingan politik.
“Jalan sehat ini harus sepenuhnya menjadi kegiatan yang dinikmati oleh masyarakat Sulsel sebagai bagian dari perayaan, bukan agenda terselubung untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon,” tambah Tim Hukum DIA.
Penggunaan data pribadi secara tidak tepat dalam kegiatan semacam ini, menurut Tim Hukum DIA, memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, dan mereka berharap agar pemerintah daerah mampu memberikan jaminan terhadap keamanan data serta menjaga integritas acara dari segala kepentingan politik yang tidak sejalan dengan tujuan perayaan.
Komentar