Oleh : Muhdi Late
Pengamat dan Akademisi
Ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelisahkan dalam kehidupan politik Indonesia belakangan ini.
Politik semakin mudah dijumpai dalam bentuk gambar, video, seremoni, pernyataan kontroversial, dan berbagai pertunjukan yang menghiasi ruang media sosial.
ejabat hadir di tengah masyarakat, program pemerintah diluncurkan dengan seremoni meriah, keberhasilan pembangunan dipublikasikan, sementara perdebatan dan konflik antarelite politik menjadi konsumsi publik setiap hari.
Politik seolah-olah tidak cukup hanya dijalankan, tetapi juga harus terus dipertontonkan.
Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep spectacle politics atau politik spektakel. Guy Debord, dalam bukunya The Society of the Spectacle (1967), menjelaskan bahwa spektakel bukan sekadar kumpulan gambar atau tontonan, melainkan hubungan sosial antar manusia yang dimediasi oleh citra.
Dalam konteks politik, gagasan ini memberikan perspektif kritis untuk memahami bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebijakan dan institusi, tetapi juga melalui produksi citra, pengelolaan persepsi, dan pertunjukan simbolik.
Politik Indonesia kontemporer memperlihatkan gejala tersebut dalam berbagai bentuk. Kehadiran pejabat di pasar, sekolah, lokasi bencana, dan lingkungan masyarakat sering kali menjadi bagian dari komunikasi politik yang disebarluaskan melalui media.
Program pemerintah dikemas sebagai narasi keberhasilan, sementara kegiatan seremonial menjadi ruang untuk memperlihatkan keseriusan dan kepedulian penguasa.
Persoalannya bukan terletak pada kunjungan atau seremoni itu sendiri, melainkan ketika penampilan dan dokumentasi kegiatan justru memperoleh perhatian lebih besar daripada substansi persoalan yang hendak diselesaikan.
“Kita juga dapat melihat persoalan ini dalam dinamika sosial-politik belakangan. Gelombang demonstrasi mahasiswa pada akhir Oktober dan awal November 2026, misalnya, memperlihatkan adanya tuntutan masyarakat mengenai persoalan ekonomi, korupsi, kebakaran hutan, pendidikan, dan kebebasan sipil. Pada 7 November 2026, hingga aksi buruh yang menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo berlangsung bersamaan dengan demonstrasi kelompok perempuan yang mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa ruang politik Indonesia bukan hanya diisi oleh narasi pemerintah, tetapi juga oleh berbagai suara kritis dan pertarungan representasi.
Di sinilah politik spektakel menjadi menarik untuk dibicarakan. Murray Edelman melalui Constructing the Political Spectacle (1988) menjelaskan bahwa realitas politik dibentuk melalui simbol, bahasa, dan konstruksi masalah.
Artinya, masyarakat tidak selalu berhadapan dengan realitas politik secara langsung, melainkan dengan realitas yang telah dipilih, dikemas, dan ditampilkan melalui berbagai saluran komunikasi.
Dalam situasi demikian, muncul pertanyaan penting: apakah masyarakat sedang menyaksikan keberhasilan politik atau sedang mengonsumsi representasi tentang keberhasilan politik? Apakah popularitas seorang pemimpin selalu mencerminkan kualitas kepemimpinannya?
Apakah banyaknya konten tentang kepedulian pemerintah dengan sendirinya menunjukkan bahwa persoalan masyarakat telah diselesaikan?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika media sosial menjadi arena utama komunikasi politik.
Popularitas, jumlah penonton, komentar, dan viralitas dapat menjadi ukuran keberhasilan komunikasi seorang politisi. Akibatnya, substansi kebijakan berpotensi tersisih oleh kemampuan membangun perhatian publik.
Politik kemudian berisiko berubah menjadi kompetisi produksi citra, sementara masyarakat ditempatkan sebagai konsumen yang terus-menerus menerima dan menafsirkan tontonan.
Namun, masyarakat bukan sekadar penonton pasif. Demonstrasi, kritik digital, meme politik, dan berbagai bentuk ekspresi publik menunjukkan bahwa masyarakat juga mampu memproduksi tontonan tandingan (counter-spectacle).
Mereka menggunakan simbol dan media untuk mempertanyakan narasi kekuasaan serta menghadirkan realitas yang mungkin tidak memperoleh ruang memadai dalam komunikasi resmi pemerintah.
Pada akhirnya, persoalan terbesar politik spektakel bukanlah banyaknya pejabat yang tampil di depan kamera atau banyaknya kegiatan pemerintah yang dipublikasikan.
Persoalan sesungguhnya muncul ketika citra keberhasilan menggantikan evaluasi atas keberhasilan itu sendiri, ketika popularitas mengalahkan akuntabilitas, dan ketika perhatian publik lebih banyak diarahkan pada pertunjukan daripada persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
Demokrasi tentu membutuhkan komunikasi, simbol, dan representasi. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada kemampuan mempertontonkan kekuasaan.
Kekuasaan harus tetap dapat diuji melalui kebijakan, dipertanggungjawabkan melalui kinerja, dan dikritik melalui partisipasi masyarakat. Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai tampil di hadapan kamera, tetapi juga pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan mereka.
Komentar