Azikin Solthan Apresiasi Kebijakan Mentan: Penebusan Pupuk Subsidi dengan KTP Mudahkan Petani di Sulsel

Makassar, Trotoar.id – Anggota Komisi IV DPR RI, DR Azikin Solthan, mengapresiasi langkah Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Azikin, kebijakan ini adalah terobosan yang mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi yang sangat dibutuhkan.

“Kebijakan ini memotong proses verifikasi yang rumit. Dengan hanya menggunakan KTP, pupuk subsidi bisa langsung diterima oleh petani, menghilangkan hambatan yang selama ini mereka hadapi,” ungkap Azikin, Kamis (7/11/2024).

Azikin menjelaskan, sebagai legislator yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng, ia paham betul tantangan yang dihadapi petani, terutama terkait penebusan pupuk.

Sebelumnya, penggunaan Kartu Tani kerap menghadapi kendala teknis, terutama di daerah terpencil yang kesulitan akses sinyal atau ketika petani lupa PIN Kartu Tani mereka.

“Di daerah saya, banyak lokasi yang sulit sinyal. Kalau menggunakan Kartu Tani, petani sering kesulitan, baik karena akses jaringan maupun masalah teknis lain.

Kini dengan KTP, prosesnya jadi lebih sederhana,” tambah Azikin yang mewakili Dapil Sulsel I meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Menteri Pertanian yang menambah alokasi pupuk subsidi hingga 100 persen, menilai ini sebagai langkah nyata untuk mendukung peningkatan produksi pangan di seluruh Indonesia.

“Pupuk subsidi adalah kebutuhan dasar yang mendesak. Tambahan alokasi ini tentu sangat membantu para petani untuk meningkatkan hasil panen,” jelas Azikin.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa KTP kini menjadi satu-satunya syarat untuk menebus pupuk subsidi.

Langkah ini diambil setelah menerima banyak keluhan dari petani yang kesulitan mengakses pupuk bersubsidi akibat penggunaan Kartu Tani, terutama di wilayah yang akses jaringannya terbatas.

“Penggunaan Kartu Tani sering menimbulkan kendala, baik karena PIN lupa, jaringan lemah, atau bahkan kendala bagi keluarga petani yang telah meninggal. Dengan KTP saja sudah cukup untuk menebus pupuk bersubsidi,” kata Mentan Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Kementerian Pertanian juga telah menambah kuota pupuk subsidi hingga 9,5 juta ton sejak awal tahun, untuk memastikan stok tersedia bagi petani di seluruh Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa pupuk bersubsidi dialokasikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi akan lebih cepat dan tepat sasaran, mendukung keberhasilan sektor pertanian, terutama bagi petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di seluruh Indonesia.