Makassar, trotoar.id – Pada debat putaran kedua Pilgub Sulawesi Selatan 2024 yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Minggu (10/11/2024), calon gubernur Mohammad Ramadhan Pomanto (Danny Pomanto) menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Dalam paparannya,
Danny menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh atas izin usaha pertambangan yang dinilai semakin meresahkan, dengan dampak serius bagi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di Sulawesi Selatan.
Danny mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mencatat terdapat 261 izin usaha pertambangan (IUP) di Sulsel, jumlah yang lebih tinggi dari provinsi tetangga, Sulawesi Tenggara, yang memiliki 229 IUP.
Menurut Danny, tingginya angka izin ini membawa risiko signifikan bagi iklim, keanekaragaman hayati, serta limbah dan polusi di daerah tersebut.
“Meski perizinan ada di tingkat pusat, kami akan meminta evaluasi ketat bagi pihak yang melanggar aturan lingkungan,” ujar Danny.
Lebih lanjut, Danny menyoroti pentingnya menjaga kawasan hulu sebagai langkah perlindungan terhadap wilayah hilir.
Ia mencontohkan bencana di Luwu dan Toraja yang terjadi akibat pembukaan lahan di hulu, yang berpotensi merusak lahan pertanian dan ekosistem hilir.
Danny menekankan bahwa perlindungan hulu harus menjadi prioritas utama.
“Jika hulu tidak dijaga, wilayah hilir akan terancam, dan pertanian bisa rusak parah. Kita perlu kesepahaman dengan pemerintah pusat untuk memastikan kawasan hulu dilindungi,” tegas Danny.
Sebagai bagian dari rencana perlindungannya, Danny mengusulkan strategi berbasis ekonomi biru dan penerapan teknologi hijau untuk menciptakan sistem tambang yang lebih ramah lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kawasan hulu dan sungai sebagai sumber utama air bersih bagi masyarakat Sulsel.
Selain itu, Danny mengkritik kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dinilainya kurang memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat di Rongkong, Rampi, dan Seko.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan RDTR sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak justru menimbulkan dampak lingkungan yang parah, seperti banjir permanen yang terjadi di Luwu.
“Masyarakat adat harus dilibatkan dalam penyusunan RDTR. Tanpa keterlibatan mereka, risiko dampak negatif terhadap lingkungan semakin besar,” tandas Danny, menekankan peran penting suara masyarakat lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Komentar