Makassar, Trotoar.id – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK.
Sistem zonasi yang diterapkan selama ini dinilai sering memicu polemik dan kekhawatiran di kalangan orang tua murid.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang digelar pada Jumat (27/12). Anggota Fraksi PPP, Zalman Alfarizi Karsa Sukardi, saat membacakan pandangan fraksinya, menyoroti pentingnya perubahan sistem PPDB untuk mengurangi masalah yang kerap muncul setiap tahunnya.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi segera mengevaluasi atau mengubah sistem PPDB. Setiap tahun, sistem ini menciptakan kegaduhan dan kekhawatiran di kalangan orang tua murid,” ujar Zalman.
Selain evaluasi sistem PPDB, Fraksi PPP juga menyoroti keterbatasan sarana pendidikan tingkat SMA/SMK di Sulsel.
Zalman menyebutkan bahwa jumlah sekolah yang tidak mencukupi menjadi salah satu penyebab utama permasalahan dalam penerimaan siswa baru.
“Selain mengubah sistem PPDB, kami mendorong Pemerintah Provinsi untuk membangun sarana pendidikan baru. Hal ini penting agar peserta didik baru dapat terakomodasi dengan baik dalam proses penerimaan siswa baru,” tegas Zalman.
Fraksi PPP berharap pembangunan gedung sekolah baru dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kendala daya tampung di sekolah-sekolah yang ada saat ini.
Langkah ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah memiliki akses pendidikan yang layak dan merata di wilayah Sulsel.
Rapat Paripurna tersebut menjadi momen bagi DPRD Sulsel untuk terus mendorong kebijakan pendidikan yang lebih baik, terutama menjelang tahun ajaran 2025/2026, yang diharapkan akan membawa perubahan positif bagi sistem pendidikan di Sulawesi Selatan.
Komentar