Makassar, Trotoar.id — Sidang pendahuluan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilgub Sulsel pasangan calon Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto dan Azhar Arsyad (DIA) mendapat sorotan publik.
Dalam sidang yang digelar Kamis (9/1/2025), Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra menyoroti masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) profesi advokat tim kuasa hukum pasangan DIA yang telah kadaluarsa.
Ketua tim kuasa hukum DIA, Donal Fariz, mengakui hal tersebut di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan bahwa KTA tersebut sedang dalam proses perpanjangan dan pihaknya telah menyerahkan surat keterangan resmi kepada panitera MK sebagai bukti administrasi.
Menanggapi polemik ini, Juru Bicara pasangan DIA, Asri Tadda, menegaskan bahwa masalah KTA kuasa hukum hanyalah persoalan administratif dan tidak akan memengaruhi jalannya persidangan.
“Itu hanya persoalan teknis administrasi yang tidak berdampak pada substansi sidang. Hakim hanya memberikan pengingat, dan hal itu sudah kami tanggapi dengan menyampaikan surat keterangan yang diperlukan,” ujar Asri kepada media di Makassar, Senin (13/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa KTA tersebut habis masa berlakunya pada akhir 2024, namun proses perpanjangan sudah berjalan sesuai prosedur.
“Kami sudah mengantongi surat keterangan dari organisasi profesi advokat yang menyatakan bahwa KTA sedang diperpanjang. Surat itu pun telah kami serahkan ke panitera MK, sehingga tidak ada masalah yang dapat menghambat proses hukum ini,” tambah Asri.
Asri juga mengimbau masyarakat, khususnya pendukung pasangan DIA, untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang dinilai provokatif.
“Hal seperti ini jangan digoreng atau dijadikan bahan provokasi seolah-olah sebuah kesalahan fatal. Fokus kita adalah memperjuangkan keadilan di MK, dan kita yakin proses ini akan berjalan dengan baik sesuai mekanisme hukum,” tegasnya.
Sidang pendahuluan gugatan hasil Pilgub Sulsel pasangan DIA telah digelar pada Kamis (9/1/2025).
Dalam sidang tersebut, pasangan DIA menyampaikan keberatan atas hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.
Sidang selanjutnya dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan dari pihak termohon, yakni KPU Sulsel, dan pihak terkait.
“Kita tunggu jadwal sidang berikutnya dari MK. Apakah nantinya sidang akan digabung atau dilanjutkan terpisah, itu menjadi kewenangan majelis hakim,” kata Asri, seraya berharap gugatan pasangan DIA dapat diterima hingga ke pokok perkara.
Pasangan DIA mengajukan gugatan ke MK dengan harapan adanya koreksi terhadap hasil pemilu yang dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan.
Gugatan ini menjadi perhatian publik karena berpotensi memengaruhi peta politik di Sulsel. (*)
Komentar