Makassar, Trotoar.id – Kota Makassar berhasil meraih pencapaian yang membanggakan dengan berada di Kuadran 1 dalam evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dasar Kota Makassar berada di atas rata-rata nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengulas hasil monitoring dan evaluasi tematik penerapan SPM.
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar pada Kamis (16/01/2025) dan dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan.
Koordinator Bidang Aparatur dan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, memaparkan hasil evaluasi penerapan SPM tahun 2023 secara daring dan luring.
Ia menyebutkan bahwa SPM merupakan standar minimal pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi hak setiap warga negara.
Dalam paparan tersebut, Kota Makassar dinyatakan masuk ke dalam Kuadran 1, dengan capaian SPM dan RPJPN di atas rata-rata nasional.
Peningkatan signifikan terlihat pada beberapa sektor, di antaranya pendidikan dan kesehatan, yang kini mencapai tingkat pencapaian 100 persen pada tahun 2023.
“SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima oleh masyarakat secara minimal. Penyelenggaraan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat,” jelas Alen.
Menurut data, capaian Kota Makassar di beberapa sektor mengalami peningkatan pesat dalam tiga tahun terakhir:
Bidang Pendidikan: Dari 62,65% pada tahun 2021 menjadi 100% di tahun 2023.
Bidang Kesehatan: Dari 65,94% pada tahun 2021 meningkat menjadi 100% di tahun 2023.
Bidang Lainnya: Pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan bidang sosial juga mencapai angka 100% pada tahun 2023.
Meski berhasil mencapai Kuadran 1, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Tantangan utama kami adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang belum merata, serta kurangnya tenaga pendidik yang memadai,” kata Irwan.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Makassar telah melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana, serta menambah tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas.
Kegiatan FGD ini juga melibatkan partisipasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara daring.
Diskusi ini bertujuan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mencapai pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan pencapaian yang telah diraih, Kota Makassar terus berkomitmen untuk mempertahankan kualitas layanan dasar yang optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Komentar