MAKASSAR, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr. Jufri Rahman, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di delapan rumah sakit milik Pemprov Sulsel.
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, pada Selasa, 21 Januari 2025, dan dilaksanakan berdasarkan instruksi Penjabat Gubernur, Prof. Fadjry Djufry.
Dalam rapat tersebut, masing-masing rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Pemprov Sulsel memaparkan capaian kinerja, program yang telah dilaksanakan, serta target pendapatan dan program untuk tahun anggaran 2025.
Baca Juga :
Jufri Rahman mengungkapkan bahwa tujuan dari monev ini adalah untuk mendorong rumah sakit agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan di tahun 2025.
Ia berharap, kendala-kendala yang dihadapi tahun lalu dapat diatasi sehingga pelayanan dan kinerja rumah sakit menjadi lebih optimal.
“Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024, mengidentifikasi masalah dan kendala yang ada, serta mencari solusi agar tidak terulang di tahun 2025,” kata Jufri Rahman.
Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman juga meminta setiap rumah sakit untuk menetapkan target kinerja tahun 2025 yang didasarkan pada hasil capaian tahun 2024.
Meskipun target untuk tahun 2025 telah tercantum dalam APBD Pokok 2025, ia berharap agar target-target tersebut dapat disesuaikan dalam APBD Perubahan 2025, dengan mempertimbangkan pencapaian dan kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Sebaiknya target yang ditetapkan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2024. Karena meskipun sudah ada target di APBD 2025, kita akan sesuaikan lagi di anggaran perubahan nanti,” jelasnya.
Usai rapat, Direktur RSUD Labuang Baji, dr. Rachmawati Syahrir, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menilai indikator kinerja rumah sakit milik Pemprov Sulsel pada tahun 2024.
Ia juga menekankan pentingnya keberagaman indikator yang digunakan dalam penetapan target, agar evaluasi dapat dilakukan dengan alat ukur yang seragam.
“Indikator kinerja perlu disesuaikan untuk memastikan alat ukur yang digunakan sama, sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki,” ungkap dr. Rachmawati.
Rapat ini juga membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh rumah sakit milik Pemprov Sulsel, terutama terkait dengan pendapatan yang masih jauh lebih rendah dibandingkan rumah sakit swasta.
Dr. Rachmawati menekankan bahwa aspek penganggaran dan strategi pemasaran perlu menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing rumah sakit daerah.
“Kendalanya banyak yang terkait dengan penganggaran dan pemasaran. Ini menjadi hal yang harus fokus untuk kita benahi agar rumah sakit milik Pemprov Sulsel bisa lebih kompetitif,” tegasnya.
Delapan rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RS Ibu dan Anak Fatima, RS Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Gigi Mulut, RSUD Sayang Rakyat, RS Dadi, dan RSUD La Mappapenning Bone.
Kinerja rumah sakit-rumah sakit ini juga menjadi perhatian khusus bagi Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry.
Komentar