Jakarta, Trotoar.id — Pemerintah akan menata ulang jalur distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg secara bebas, hingga membatasi ruang gerak pengecer untuk mendistribusikan gas Elpiji 3 Kg
Hal itu disampaikan langsung Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot yang menyebutkan pengecer akan diarahkan untuk menjadi pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).
Langkah itu diambil untuk menata ulang jalur distribusi LPG bersubsidi agar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami sedang melakukan penataan agar harga yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pengecer yang ada saat ini justru akan kita jadikan pangkalan resmi. Mereka harus melalui proses formal untuk mendapatkan nomor induk usaha,” ujar Yuliot dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Untuk memperlancar transisi ini, pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai pangkalan resmi.
Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).
“Pengecer perorangan juga diperbolehkan mendaftar. Mereka hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat dasar, lalu masuk ke sistem OSS yang telah terintegrasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri,” jelas Yuliot.
Dengan adanya sistem registrasi yang lebih tertata, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg bisa lebih terkontrol, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, serta menekan risiko kelebihan pasokan (oversupply).
Transformasi ini juga bertujuan untuk memutus rantai distribusi LPG 3 kg yang selama ini melibatkan banyak perantara sehingga sering kali menyebabkan lonjakan harga di tingkat pengecer.
Dengan menjadikan pengecer sebagai pangkalan resmi, penyaluran LPG 3 kg bisa lebih transparan dan tepat sasaran.
“Langkah ini akan memastikan LPG 3 kg hanya disalurkan melalui jalur resmi yang ditetapkan Pertamina, sehingga distribusi lebih terkontrol dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tambah Yuliot.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap bahwa harga asli LPG 3 kg sebenarnya lebih tinggi dari yang dibayarkan masyarakat.
Dalam unggahan video di akun Instagram @kemenkeuri, Kemenkeu menyebutkan bahwa harga pasar LPG 3 kg mencapai Rp 50.000 per tabung, sementara masyarakat hanya membayar sekitar Rp 21.000 berkat subsidi pemerintah.
“Dengan harga pasar sekitar Rp 50.000 per tabung, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 untuk setiap tabung LPG 3 kg,” jelas Kemenkeu dalam unggahan tersebut.
Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 80,9 triliun untuk subsidi LPG 3 kg pada tahun 2025, dengan volume subsidi mencapai 7,5 juta metrik ton.
Anggaran ini bersumber dari APBN dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga akses energi yang terjangkau bagi masyarakat kecil.
Dengan adanya penataan ulang sistem distribusi LPG 3 kg ini, pemerintah berharap subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Komentar