Bali, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2 triliun pada tahun 2025.
Target ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Hotel Stones, Bali, Kamis (6/2/2025).
Rakorsus ini dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta unit kerja pengelola pendapatan dalam mengoptimalkan PAD.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menegaskan bahwa Rakorsus ini tidak hanya membangun sinergi, tetapi juga menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Makassar 2026.
“Tema kita hari ini adalah ‘Implementasi dan Inovasi Menuju PAD Rp2 Triliun di 2025’. Ini adalah langkah konkret agar semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mencapai target tersebut,” jelas Firman.
Menurutnya, PAD menjadi sumber utama pembiayaan belanja daerah. Oleh karena itu, intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber PAD harus terus dilakukan agar target pendapatan dapat tercapai.
Firman juga melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2024, PAD Kota Makassar telah mencapai Rp1,6 triliun, angka tertinggi dalam sejarah Pemkot Makassar.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi OPD, termasuk Bapenda yang mengelola pajak daerah melalui aplikasi PAKINTA. Dengan sistem digitalisasi ini, saya optimis kita bisa mencapai Rp2 triliun tahun ini,” ungkapnya.
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, turut memberikan apresiasi terhadap peningkatan PAD yang mencapai 300% dalam 10 tahun terakhir.
“Dulu PAD kita hanya sekitar Rp500 miliar. Sekarang sudah Rp1,6 triliun. Ini adalah lonjakan luar biasa yang tidak banyak terjadi di daerah lain. Karena itu, saya berharap tradisi kerja keras dan inovasi yang telah kita bangun bisa terus dilanjutkan,” ujarnya.
Danny juga meminta seluruh OPD untuk terus melaporkan perkembangan PAD kepada pemerintahan yang baru, yakni Munafri Arifuddin (Appi) dan Aliyah Mustika Ilham.
“Saya ingin semua OPD yang berkontribusi dalam pendapatan daerah, baik retribusi maupun pajak, melaporkan kondisi ini kepada wali kota dan wakil wali kota baru sebagai acuan ke depan,” tambahnya.
Danny Pomanto menegaskan bahwa di akhir masa jabatannya, Pemkot Makassar tidak memiliki utang, sehingga tidak membebani pemerintahan selanjutnya.
“Saya menolak PEN (Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional) karena tidak ingin membebankan rakyat. Jika ada utang belanja, itu hanya bersifat administratif, tetapi dananya tersedia,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Danny mengapresiasi kinerja seluruh OPD yang telah berjuang meningkatkan PAD.
“Saya ingin menutup masa jabatan saya dengan capaian pendapatan berlipat, utang nol, dan pengelolaan belanja yang baik. Terima kasih atas kerja keras kita semua,” pungkasnya.
Komentar