Ramai-Ramai Soal Gudang Ilegal, DPRD Makassar “Sidang” Pengusaha di RDP

MAKASSAR, TROTOAR.ID – Meski larangan aktivitas gudang di dalam kota sudah diteken sejak 2015, nyatanya masih banyak yang bandel. Komisi A DPRD Makassar pun tak tinggal diam.

Mereka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (12/2/2025), menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan instansi terkait.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, rapat ini jadi ajang pembongkaran berbagai keluhan warga terkait gudang yang tetap beroperasi di kawasan padat permukiman.

“Ini bukan hal baru. Tapi sangat disayangkan, karena pelanggaran masih terus terjadi. Bahkan ada pelaku usaha yang mengaku belum tahu aturannya,” ungkap Pahlevi.

Perwali tahun 2015 sejatinya sudah jelas: aktivitas pergudangan harus berada di zona tertentu, yakni di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya. Tapi rupanya, masih ada yang cuek, dan pemerintah pun dinilai kurang tegas.

“Kita butuh pengawasan yang serius. Satpol PP dan Dinas PTSP harus turun tangan. Jika perlu, segel dan pindahkan paksa!” tegas politisi Gerindra itu.

Dalam rapat tersebut, sekitar lima hingga enam pengusaha hadir, bersama dengan perwakilan warga, lurah, dan camat. Suara masyarakat pun menguatkan desakan agar pemerintah segera bertindak.

“Kami tidak ingin kota ini jadi gudang besar. Ini soal kenyamanan dan keselamatan warga,” tambah Pahlevi.

Komisi A DPRD Makassar memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka mendorong eksekusi nyata, bukan sekadar janji di atas meja.