Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya untuk mengarahkan kebijakan anggaran 2025 pada efisiensi dan pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat kepulauan.
Hal ini disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).
Dalam Musrenbang yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Forkopimda, DPRD Kota Makassar, serta perwakilan masyarakat, Munafri menyatakan bahwa alokasi anggaran ke depan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
“Kita akan melakukan efisiensi terhadap belanja-belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Dana hasil efisiensi itu akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan layanan dasar masyarakat di wilayah pulau,” ujar Munafri.
Langkah ini, lanjut Munafri, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Pemerintah Kota Makassar memaknainya sebagai kesempatan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, khususnya warga yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Munafri menyoroti kondisi memprihatinkan di beberapa pulau, seperti terbatasnya pasokan listrik yang hanya menyala selama 3–4 jam per hari, keterbatasan akses air bersih, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang belum memadai.
“Tahun 2025 kami targetkan ada peningkatan signifikan dalam penyediaan infrastruktur dasar di pulau-pulau, seperti listrik yang menyala 24 jam, perbaikan dermaga, dan fasilitas layanan publik lainnya,” ungkap mantan CEO PSM Makassar itu.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Kota Makassar harus inklusif dan tidak diskriminatif.
Oleh karena itu, seluruh warga, baik yang bermukim di daratan maupun di kepulauan, harus mendapatkan hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.
“Makassar bukan hanya soal daratan, tapi juga lautan dan kepulauan. Pembangunan yang adil artinya tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” tegasnya.
Selain fokus pada pembangunan fisik, RPJMD 2025–2029 juga akan memuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan konektivitas antarwilayah, termasuk integrasi transportasi laut dan darat.
Munafri menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar.
Ia mengajak seluruh elemen, termasuk DPRD, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal dan menjalankan agenda pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan warga.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif. Ini adalah peta jalan masa depan Kota Makassar. Kita harus susun bersama, laksanakan bersama, dan pastikan manfaatnya dirasakan semua warga,” tandasnya.
Dalam penutup pidatonya, Munafri juga menekankan posisi strategis Makassar sebagai gerbang Kawasan Timur Indonesia dan penyangga Ibu Kota Nusantara.
Ia mengaitkan arah pembangunan kota dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.
“Makassar harus mengambil peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, penguatan infrastruktur sosial dan lingkungan, serta konektivitas wilayah menuju pembangunan berkelanjutan,” pungkas Munafri.
Komentar