Jakarta, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara siap menjadikan Balai Latihan Kerja (BLK) Tanalili sebagai hub pelatihan calon pekerja migran pertama di kawasan Indonesia Timur.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, saat melakukan audiensi bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, di Kantor Kementerian PPMI, Kamis (8/5/2025).
“Pemerintah daerah siap menyulap BLK Tanalili menjadi pusat pelatihan pekerja migran berstandar internasional untuk wilayah Indonesia Timur,” ujar Bupati Andi Rahim.
Gagasan ini lahir dari dorongan kuat untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global, khususnya bagi masyarakat Luwu Utara.
BLK tersebut nantinya akan difokuskan pada pelatihan keterampilan tinggi (high skill), termasuk magang luar negeri, yang diyakini bisa membuka akses lapangan kerja luas bagi warga setempat.
“Kita ingin agar SDM Luwu Utara memiliki kemampuan yang bisa bersaing di pasar kerja internasional. Ini sekaligus menjadi strategi menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Saat ini, BLK Tanalili telah menjalankan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan dukungan sarana dasar seperti peralatan, instruktur, dan kurikulum.
Namun, menurut Bupati, hal tersebut belum cukup. Diperlukan perencanaan matang untuk mengubah fungsi BLK menjadi pusat pelatihan pekerja migran yang benar-benar terintegrasi.
“Mulai dari desain sistem kerja, penyesuaian kurikulum, penyediaan tenaga pengajar, hingga fasilitas teknis lainnya harus kita bahas secara detail bersama kementerian terkait,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, rencana kerja sama antara Pemkab Luwu Utara dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran akan dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MoU) yang direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-26 Kabupaten Luwu Utara pada 20 Mei 2025.
Sementara itu, Menteri Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah progresif Pemkab Luwu Utara.
Menurutnya, kehadiran pusat pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi stagnasi serapan tenaga kerja dalam negeri sekaligus menjadi solusi menghadapi bonus demografi 2045.
“Peluang kerja di luar negeri sangat besar. Kita perlu menyiapkan SDM secara terintegrasi melalui pelatihan keterampilan, penguasaan bahasa, hingga pemahaman budaya kerja negara tujuan,” jelas Menteri Abdul Kadir.
Ia menekankan bahwa pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, dengan kontribusi mencapai rata-rata Rp227 triliun per tahun.
“Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang transfer ilmu dan pengalaman. Ketika mereka kembali ke tanah air, mereka bisa menjadi ahli dan membawa perubahan di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.
Pusat pelatihan di Luwu Utara nantinya akan menjadi bagian dari ekosistem layanan terpadu bagi calon pekerja migran, mulai dari pelatihan teknis hingga administrasi keberangkatan seperti visa dan paspor.
Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Hamka Muslimin, Kepala Bapperida H. Aspar, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Eka Rusli, serta Kepala UPT BLK Tanalili Maskur Hasan.
Dari pihak kementerian hadir Sekjen Kementerian PPMI, Dirjen Pemberdayaan PMI, Staf Khusus Menteri, dan Kepala Biro Humas.
Komentar