MAKASSAR, TROTOAR.ID — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak aparat terkait mengusut tuntas dugaan penyadapan yang disebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk pimpinan partai politik.
Pengusutan dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum sekaligus mencegah praktik serupa terulang.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsul Rizal, menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada klarifikasi atau pernyataan normatif.
Aparat harus menelusuri seluruh jejak digital yang berkaitan dengan dugaan penyadapan melalui teknologi forensik digital yang tersedia.
Menurut Syamsul, langkah tersebut diperlukan agar fakta di balik dugaan penyadapan dapat diungkap secara objektif, termasuk bagaimana aktivitas itu berlangsung dan siapa saja pihak yang terlibat jika terbukti terjadi pelanggaran.
“Kita sudah menyampaikan untuk diminta untuk mengusut tuntas, menegakkan aturan, dan kita minta untuk bisa menggunakan forensik digital yang kita sudah miliki itu, sehingga tertelusur semua bagaimana jejak digital yang tercipta itu,” ujar Syamsul.
Ia menilai, penggunaan forensik digital menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.
Dengan penelusuran yang menyeluruh, aparat diharapkan mampu mengungkap persoalan berdasarkan bukti, bukan sekadar spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Syamsul juga menegaskan bahwa persoalan penyadapan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis keamanan.
Isu tersebut bersinggungan dengan kepentingan ketahanan nasional dan pertahanan negara, sehingga penanganannya membutuhkan perhatian serius dari lembaga terkait.
Saat ditanya mengenai kemungkinan Ketua Umum PKB menjadi salah satu pihak yang menjadi sasaran penyadapan, Syamsul mengatakan belum ada informasi resmi yang dapat dikonfirmasi. Ia menyebut hal tersebut belum dirilis secara terbuka, meski langkah antisipasi tetap diperlukan.
Berdasarkan informasi yang berkembang, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar ketua umum partai politik, tetapi juga sejumlah kelompok komunitas strategis.
Jika terbukti, praktik tersebut dinilai berpotensi mencederai demokrasi, mengganggu penegakan hukum, hingga memengaruhi kepercayaan dalam hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.
Di sisi lain, Syamsul turut meluruskan isu mengenai rencana pengerahan hingga 20.000 prajurit TNI ke Jakarta. Ia menegaskan, informasi tersebut merupakan persoalan berbeda dan tidak berkaitan langsung dengan dugaan penyadapan.
Menurutnya, Komisi I DPR RI telah menerima laporan mengenai simulasi pengerahan satuan TNI beserta perhitungan kebutuhan logistik yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan terakhir.
Simulasi tersebut merupakan agenda yang telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Salah satu konteks yang menjadi perhatian adalah perubahan status Jakarta seiring proses pemindahan ibu kota negara.
Meski demikian, Syamsul tidak menampik bahwa simulasi pengerahan pasukan yang bersifat latihan tersebut dapat berlangsung bersamaan dengan agenda lain, terutama di tengah dinamika pergantian pimpinan di lingkungan militer.
Pernyataan Syamsul menegaskan dua hal yang perlu ditempatkan secara proporsional dugaan penyadapan harus dibuktikan melalui pengusutan dan pemeriksaan forensik digital, sementara simulasi pengerahan pasukan TNI perlu dipahami dalam konteks agenda latihan dan kesiapan militer.
Bagi PKB, kepastian hukum menjadi hal mendasar. Dugaan pelanggaran tidak boleh dibiarkan menggantung, sementara setiap informasi terkait aktivitas pertahanan negara harus dijelaskan secara jernih agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Komentar