Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya langkah taktis dari pemerintah kabupaten/kota agar seluruh wilayah memiliki KMP sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.
Hal ini disampaikan Jufri saat memimpin rapat koordinasi secara virtual dari Ruang Rapat Toraja, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (8/5/2025).
Ia menyoroti masih rendahnya progres pembentukan koperasi di sejumlah daerah berdasarkan data Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Kemenkop per 7 Mei 2025.
“Kami mendesak kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan. Jika masih ragu bagaimana memulai, bisa mencontoh strategi Sekda Takalar yang berhasil membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya,” ujar Jufri.
Jufri menekankan bahwa Dinas Koperasi di tiap daerah harus segera menjalankan tahapan pembentukan koperasi, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan musyawarah desa, hingga penerbitan akta notaris.
Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Sulsel dapat memiliki koperasi aktif dalam waktu dekat.
“Program nasional 80.000 Koperasi Merah Putih akan dilaunching pada Hari Koperasi Nasional nanti. Sulsel harus menjadi contoh dengan kesiapan yang optimal,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Sekda Takalar Muhammad Hasbi dihadirkan sebagai narasumber berbagi praktik terbaik (best practice).
Ua memaparkan strategi percepatan pembentukan koperasi yang diterapkan di Takalar.
“Kami membagi jumlah desa per kecamatan untuk dibentuk dalam lima hari. Semua camat diminta langsung bergerak, sesuai instruksi Bupati,” ungkap Hasbi.
Menurutnya, pembentukan KMP bisa dilakukan dengan tiga cara: mendirikan koperasi baru, mengembangkan koperasi eksisting, atau merevitalisasi koperasi yang vakum.
Takalar sendiri memilih mendirikan koperasi baru dengan menggandeng Ikatan Notaris Indonesia untuk mempercepat legalitas.
Hasbi juga menekankan bahwa berdasarkan SE Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, kepala desa bertindak sebagai pengawas koperasi secara ex officio, sehingga pengawasan dan keberlangsungan koperasi akan lebih terjamin.
Ia optimistis bahwa keberadaan KMP akan menjadi solusi pemberdayaan ekonomi di desa, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, mendorong tumbuhnya UMKM, serta membuka lapangan kerja berbasis lokal.
“Semangat koperasi adalah gotong royong dan kemandirian. Kita berharap ke depan, desa-desa di Sulsel akan menjadi pusat ekonomi rakyat melalui koperasi,” pungkasnya. (*)
Komentar