Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan kepada Pemkot Makassar dengan predikat “Terjaga” atas keberhasilan dalam pelaksanaan program Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024.
Penghargaan tersebut diberikan di Jakarta, Kamis (15/5/2025), dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Turut mendampingi dalam seremoni penyerahan penghargaan, Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Plt Sekda Nielma Palamba, serta Ketua DPRD Makassar Supratman.
Dengan capaian skor 87 persen, Pemkot Makassar berhasil menempati posisi ketiga terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam indikator penilaian MCP yang digagas KPK.
Capaian ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, hari ini Kota Makassar mendapatkan apresiasi dari KPK sebagai salah satu daerah yang dinilai ‘terjaga’ dalam tata kelola pemerintahan, dengan skor 87. Ini merupakan hasil kerja keras kita semua,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai menerima penghargaan.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil dari kinerja birokrasi, melainkan buah dari kolaborasi semua elemen – baik pemerintah maupun masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus menginternalisasi budaya antikorupsi di setiap lini organisasi pemerintahan.
“Capaian ini adalah refleksi dari integritas dan dedikasi seluruh jajaran OPD dalam memberikan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Namun, ini bukan titik akhir – justru menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri,” tambahnya.
Appi menilai, keberhasilan mencegah korupsi harus dimulai dari keteladanan para pemimpin.
Ia menyebut bahwa buruknya tata kelola pemerintahan sering kali berakar dari lemahnya kepemimpinan di tingkat atas.
“Kalau pucuk pimpinan tidak bersih, maka dampaknya akan menyebar ke seluruh struktur organisasi. Tapi jika pemimpinnya berintegritas, profesional, dan visioner, maka organisasi akan sehat dan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas politisi Golkar itu.
Penghargaan dari KPK ini juga menjadi indikator keberhasilan Pemkot Makassar dalam menjalankan program-program reformasi birokrasi, tata kelola keuangan, pelayanan publik, hingga sistem pengawasan internal yang terintegrasi.
KPK RI dalam laporannya menyebut bahwa penghargaan MCP bukan sekadar bentuk apresiasi, namun menjadi tolok ukur penting dalam memetakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Prestasi ini diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal.
Komentar