Makassar, Trotoar.id — Wacana pemekaran Kabupaten Luwu Timur kembali mengemuka.
Kali ini, usulan nama Kabupaten Luwu Timur Laut atau disingkat Lutim Laut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan kalangan pemuda sebagai nama yang dinilai paling representatif untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tengah digagas.
Nama ini mencuat karena dianggap mencerminkan identitas geografis wilayah yang akan dimekarkan, khususnya kawasan timur laut Luwu Timur. Wilayah tersebut mencakup Kecamatan Wotu, Burau, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, dan Kalaena—kawasan yang disebut memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
“Lutim Laut lebih sesuai dengan karakter dan letak wilayah yang hendak dimekarkan. Nama ini juga lebih membumi di tengah masyarakat,” ungkap salah seorang tokoh pemuda Luwu Timur yang enggan disebut namanya, Minggu (18/5/2025).
Sejak awal tahun ini, sejumlah peta usulan pemekaran telah beredar di media sosial, memperlihatkan gambaran pemisahan wilayah Lutim menjadi dua kabupaten.
Nama Lutim Laut pun dinilai lebih unggul dari alternatif sebelumnya seperti Lutim Barat, karena menyiratkan kekhasan geografis dan kultural wilayah.
Dorongan untuk memekarkan Luwu Timur bukan tanpa alasan. Kabupaten yang telah berusia 22 tahun pada 2025 ini dinilai telah cukup matang dari sisi administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga kemampuan fiskal.
Tokoh masyarakat Luwu Timur di Makassar, HM Asa’ad Mandas, menilai bahwa Luwu Timur layak menjadi contoh sukses hasil pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan.
“Kalau bicara kesiapan, Luwu Timur adalah salah satu daerah paling siap secara ekonomi untuk mendukung pembentukan DOB. Bahkan, di Luwu Raya, hanya Lutim yang bisa dikatakan siap secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemekaran bukan untuk melemahkan kabupaten induk, melainkan memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mempersingkat rentang kendali birokrasi.
“Dengan kapasitas APBD yang besar, pemekaran Lutim tidak akan membebani daerah induk, justru mempercepat kesejahteraan masyarakat di dua wilayah,” tambah Asa’ad.
Secara geografis, kawasan timur laut Lutim yang diusulkan menjadi DOB memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Selain sebagai simpul konektivitas, wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.
Sementara itu, kabupaten induk yang terdiri atas Kecamatan Malili, Angkona, Nuha, Wasuponda, dan Towuti dinilai lebih cocok difokuskan pada pengembangan sektor industri dan pertambangan yang memiliki daya saing nasional.
Meski aspirasi masyarakat terus menguat, realisasi DOB masih terbentur kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan pemerintah pusat.
Namun semangat perjuangan tak surut. Banyak pihak berharap, jika moratorium dicabut, pemekaran Luwu Timur bisa menjadi prioritas utama.
“Secara administratif, fiskal, dan sosial, Luwu Timur sudah memenuhi banyak indikator kesiapan. Tinggal menunggu momentum kebijakan nasional,” tutup Asa’ad.
Dukungan publik yang terus meluas, didorong oleh semangat masyarakat untuk pemerataan pembangunan, menjadi harapan baru agar Lutim Laut dapat segera terwujud sebagai entitas otonom yang mandiri dan maju di masa depan. (*)
Komentar