Uraian Fakta-fakta Kasus Pemerkosaan Tiga Anak di Luwu Timur

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Minggu, 10 Oktober 2021 01:39

Ilustrasi oleh Muhammad Nauval Firdaus / Project Multatuli.
Ilustrasi oleh Muhammad Nauval Firdaus / Project Multatuli.

MAKASSAR – Terkait Kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulsel, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar sejak awal menilai penghentian penyelidikan yang dilakukan penyidik Polres Luwu Timur adalah prematur serta di dalamnya ada sejumlah pelanggaran prosedur. 

Berikut fakta-fakta yang diuraikan LBH Makassar :

a.) Proses pengambilan keterangan terhadap para anak korban, pelapor selaku ibu dari para anak dilarang untuk mendampingi, juga untuk membaca berita acara pemeriksaan para anak korban yang Penyidik minta Pelapor untuk tandatangani. Bahwa proses tersebut juga tidak melibatkan pendamping hukum, pekerja sosial, atau pendamping lainnya. Hal ini menyalahi ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 yang menyatakan bahwa, “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.” Pengambilan keterangan para anak korban yang hanya dilakukan 1 (satu) kali dan tidak didampingi dalam pemeriksaan tersebut mengakibatkan keterangan para anak korban tidak tergali dan terjelaskan utuh dalam berita acara interogasi pada berkas perkara.

b.) Dasar penghentian penyelidikan oleh penyidik adalah termasuk dua dokumen yang dikategorikan penyidik sebagai bukti Petunjuk yaitu hasil asesmen P2TP2A Luwu Timur dan asesmen Puspaga Lutim. Kedua petunjuk tersebut pada pokoknya menyatakan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan Terlapor selaku ayahnya. Sementara keduanya berasal dari proses yang berpihak pada terlapor. Ini salah satunya ditunjukkan dari dipertemukannya para anak korban dengan terlapor ketika pertama kali pelapor meminta perlindungan di P2TP2A Luwu Timur. Petugas yang menerima laporan memiliki konflik kepentingan karena pertemanan dengan terlapor sebagai sesama Aparat Sipil Negara.

c.) Dalam berkas perkara penyelidikan yang dipaparkan pada gelar perkara khusus di Polda Sulsel terdapat dokumen yang semestinya didalami penyidik tapi diabaikan. Salah satunya Visum et Psychiatricum (VeP) terhadap para anak korban, yang masing-masing menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor. Meski begitu terdapat kejanggalan juga dalam dokumen tersebut sebab memasukkan hasil pemeriksaan P2TP2A Luwu Timur yang menerangkan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan terlapor selaku ayahnya.

d.) Ada upaya mendelegitimasi kesaksian Pelapor lewat tindakan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelapor yang dilakukan penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa dasar yang kuat serta tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pelapor. 

e.) Terdapat laporan psikologis terhadap para anak korban oleh Psikolog P2TP2A Kota Makassar tertanggal 20 Desember 2019, yang telah diajukan Tim Kuasa Hukum pada gelar perkara di Polda Sulsel tanggal 6 Maret 2020. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa para anak korban mengalami kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang dilakukan oleh ayah kandung korban beserta dua temannya. Adapun tidak ditemukannya tanda-tanda trauma pada para anak tidak berarti kekerasan seksual tersebut tidak terjadi.

f. Berbeda dengan dua surat Visum et Repertum (VeR) yang disebut penyidik tidak terdapat tanda kekerasan. Pelapor memiliki bukti foto dubur dan vagina para anak korban yang memerah dan nampak janggal, yang diambil pada Oktober 2019. Pada sekitar waktu tersebut para anak korban terus mengeluhkan sakit pada area dubur dan vagina mereka kepada pelapor. Bahwa pelapor melakukan pemeriksaaan terhadap para anak korban di Puskesmas Malili dan mendapatkan surat rujukan untuk berobat yang dikeluarkan oleh dokter lain, tertulis hasil diagnosa bahwa para anak korban mengalami kerusakan  pada bagian anus dan vagina, serta child abuse.

*Bukti-bukti dan argumentasi hukum tersebut telah kami sampaikan dalam Gelar Perkara Khusus atas permintaan kami Pada 6 Maret 2020 di Polda Sulsel. Namun hasilnya seluruhnya tidak dipertimbangkan oleh Polda Sulsel. Pada 14 April 2020 

Polda Sulsel mengeluarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) dengan nomor: B/ 338/ IV/ RES.7.5/ 2020/ Ditreskrimum,” kata Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir, Sabtu (9/10).

Bahwa surat tersebut pada pokoknya, kata Muhammad Hardir, memberitahukan bahwa proses penyelidikan terhadap perkara a quo dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup dan memberikan rekomendasi kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Luwu Timur agar menghentikan proses penyelidikan dan melengkapi administrasinya.

“Bahwa kami telah melakukan upaya dengan mengirim surat Keberatan atas Penghentian Penyelidikan & Permintaan Pengalihan Penanganan Perkara, tertanggal 06 Juli 2020 ke Mabes POLRI—yang tidak direspon hingga saat ini. Dalam surat tersebut kami meminta agar Mabes POLRI melakukan pemeriksaan atas penghentian penyelidikan, serta membuka kembali penyelidikan dan mengambil alih penanganan perkara untuk diproses ke tahap selanjutnya secara profesional dan akuntabel,” terangnya.

Tim Pendamping Hukum juga mengirim aduan dan permintaan dukungan ke sejumlah lembaga di antaranya:

a.) Permohonan Perlindungan/Bantuan ke LPSK RI pada 10 Januari 2020 melalui surat nomor 004/SK/LBH-MKS/I/2020, yang ditindaklanjuti dengan layanan psikolog.

b.) Surat aduan ke Ketua Kompolnas RI pada 8 Juli 2020 melalui surat nomor 005/B/KBH/VII/2020, yang direspon melalui surat hasil penelitian nomor: B-1287B/Kompolnas/7/2020 tertanggal 24 Juli 2020, yang memberitahukan bahwa keluhan tim hukum telah tercatat dengan No. Reg.: 1287/21/BKK/2020/Kompolnas. 

c.) Surat aduan maladministrasi P2TP2A Luwu Timur ke Ketua Ombudsman RI pada 8 Juli 2020 melalui surat dengan nomor 007/B/KBH/VII/2020, yang direspon melalui Surat Permintaan Kelengkapan Data dan Dokumen Laporan nomor: B/1248/PV.01-27/6393.2020/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020.

d.) Surat aduan ke Menteri PPPA pada 6 Juli 2020 melalui surat nomor 001/B/KBH/VI/2020, yang direspon melalui surat B-628/set/KPP-PA/Biro HH/DM.02/08/2020, kepada Kepala Dinas PPPA P2KB Sulsel tertanggal 19 Agustus 2020 yang ditembuskan ke tim kuasa hukum.

e.)  Surat aduan terkait pelanggaran P2TP2A Luwu Timur kepada Bupati Luwu Timur pada 6 Juli 2020 melaui surat nomor 002/B/KBH/VI/2020, yang hingga saat ini tidak mendapat jawaban.

f.) Surat permintaan dukungan dan monitoring ke Ketua Komnas Perempuan RI tertanggal 13 Juli 2020, bernomor 012/B/KBH/VII/2020. Yang direspon dengan surat nomor 060/KNAKKTP/Pemantauan/Surat rekomendasi/IX/2020, yang berisi rekomendasi kepada POLRI untuk melanjutkan penyelidikan dan mengambil alih penanganan perkara. 

g.)  Surat Permintaan Dukungan & Pemantauan ke Ketua Komnas HAM RI tertanggal 11 Januari 2021, bernomor 014/B/KBH/I/2021. Yang ditindaklanjuti dengan audiensi ke Polda Sulsel untuk mempertanyakan kasus bersamaan dengan beberapa kasus mandek lainnya.

Olehnya, LBH Makassar mendesak Kapolri memerintahkan untuk membuka kembali penyelidikan perkara serta mengalihkan Proses Penyelidikannya kepada Mabes Polri, dengan secara penuh melibatkan Tim Kuasa Hukum, Pelapor sebagai ibu para anak korban, serta pendamping sosial anak; menghadirkan saksi dan ahli, melengkapi berkas perkara dengan laporan sosial serta psikologis, dan petunjuk lain dalam penyelidikan; serta memastikan perlindungan korban dan akses terhadap pemulihan bagi para anak korban dan pelapor;

LBH juga meminta kepada semua Pihak termasuk Polisi untuk melindungi identitas korban dengan tidak menyebarkan dan mempublikasikannya. Secara khusus terkait beredarnya klarifikasi terkait perkara dari Humas Polres Lutim yang mencantumkan identitas orangtua anak korban. Larangan membuka identitas anak korban ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

“Kami pun mendesak sanksi tegas bagi anggota polisi yang terbukti melakukan tindakan tersebut,” tegas Muhammad Haedir.

Selain itu, Kuasa Hukum juga mendesak Kapolri mengevaluasi kinerja kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

____

CATATAN: Laporan di atas adalah data yang diperoleh dari LBH Makassar.

Penulis : M. Lutfi


 Komentar