Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kesetaraan gender.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dalam Dialog dan Rapat Sinkronisasi Program PPPA yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat malam, 23 Mei 2025.
“Pemprov Sulsel akan terus menyinergikan program daerah dengan program nasional demi mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tegas Fatmawati.
Ia menyoroti kemajuan signifikan Sulsel dalam hal kesetaraan gender. Saat ini, tercatat tiga kepala daerah perempuan, empat wakil kepala daerah perempuan termasuk dirinya, serta Ketua DPRD Sulsel yang juga dijabat perempuan.
Fakta tersebut menurutnya menjadi indikator bahwa peran perempuan di ranah publik Sulsel terus menguat.
“Ini menjadi bukti bahwa kesetaraan gender bukan hanya slogan, tetapi sudah menjadi kenyataan di Sulsel,” ujarnya.
Selain itu, Fatmawati juga mengapresiasi pencapaian daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
Hingga kini, sebanyak 16 kabupaten/kota di Sulsel meraih Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE), serta 22 kabupaten/kota berhasil menyabet Penghargaan Kota Layak Anak (KLA), menandakan keseriusan pemda dalam mengarusutamakan perspektif gender dan hak anak.
Meski demikian, Fatmawati menekankan bahwa tantangan masih besar, khususnya dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 1.484 kasus kekerasan di Sulsel—terdiri dari 1.197 kasus terhadap perempuan dan 981 kasus terhadap anak. Ironisnya, kelompok usia 0–5 tahun tercatat sebagai korban terbanyak.
“Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Kami telah menerbitkan Peraturan Gubernur yang memberi sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Namun, upaya ini harus didukung oleh semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Tim Penggerak PKK, hingga komunitas masyarakat,” tegasnya.
Menteri PPPA RI, Arifatul Choiri Fauzi, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi langkah progresif Pemprov Sulsel.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih dalam status darurat kekerasan seksual, sehingga keberanian korban untuk melapor perlu diapresiasi, sekaligus mendorong sistem yang lebih responsif.
“Masih banyak korban yang belum berani berbicara. Karena itu, kami menjalankan tiga program prioritas nasional: Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan layanan call center, dan penguatan satu data perempuan dan anak berbasis desa,” jelas Menteri Arifatul.
Dialog dan rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Sulsel untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak.
Komentar