Bahas Temuan BPK Komisi E Minta Pemprov Transparansi Soal Anggaran

Makassar, Trotoar.id — Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja strategis pada Jumat, 20 Juni 2025, di ruang rapat lantai 7 Gedung Tower DPRD Sulsel.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA ini membahas secara khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024.

Sebagai komisi yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Komisi E menaruh perhatian serius terhadap hasil audit yang disampaikan BPK, khususnya menyangkut efektivitas dan efisiensi anggaran pada program-program pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi BPK tidak hanya ditindaklanjuti, tetapi juga menjadi dasar perbaikan dalam tata kelola anggaran, terutama yang menyangkut hak dasar masyarakat,” ujar salah satu anggota Komisi E.

Rapat ini bertujuan melakukan analisis menyeluruh terhadap temuan-temuan BPK, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebagai upaya memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Komisi E menekankan pentingnya tindak lanjut cepat dan terukur oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, agar setiap program yang menyangkut kepentingan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami menginginkan akuntabilitas yang bukan hanya administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di sektor layanan dasar,” tegas pimpinan rapat.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi E juga menyampaikan harapan agar pengelolaan keuangan di sektor kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasinya.

“Ini menjadi bagian dari upaya DPRD mengawal pengelolaan anggaran agar lebih berpihak kepada rakyat dan digunakan sesuai kebutuhan prioritas,” tambahnya.

Komisi E DPRD Sulsel juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah provinsi dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.