Ketua Komisi D DPRD Makassar Desak Dinas Pendidikan Tambah Kuota Rombel SMP

Makassar, Trotoar.id — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera mengajukan permohonan resmi penambahan kuota rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ribuan lulusan SD tercecer dan tidak mendapatkan bangku di sekolah negeri.

Setiap tahun, jumlah lulusan SD negeri di Makassar mencapai sekitar 25.000 siswa, sementara daya tampung SMP negeri hanya berkisar 13.000 kursi.

Artinya, ada potensi 12.000 siswa tidak tertampung di sekolah negeri setiap tahun jika tidak ada penambahan kapasitas.

“Ini bukan sekadar angka, ini adalah masa depan anak-anak kita. Dinas Pendidikan tidak bisa tinggal diam. Mereka harus segera mengajukan penambahan rombel ke Kementerian agar tidak ada siswa yang tertinggal dari sistem pendidikan,” tegas Ari Ashari Ilham, legislator Fraksi NasDem.

Ari juga menegaskan bahwa penambahan rombel tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak sekolah.

Berdasarkan aturan terbaru dari Kementerian, setiap penambahan rombel harus melalui persetujuan resmi. Jika tidak, siswa yang masuk di luar kuota berisiko tidak mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan bisa gagal memperoleh ijazah saat kelulusan.

“Sekolah tidak boleh ambil risiko. Semuanya harus sesuai juknis dan prosedur. Kalau dipaksakan, yang rugi adalah siswa itu sendiri,” tambahnya.

Meski begitu, Ari menyatakan optimisme tinggi bahwa pemerintah pusat akan menyetujui permohonan tersebut, asalkan disampaikan dengan data yang valid dan kebutuhan yang jelas.

“Saya yakin kalau proposal disampaikan dengan baik dan terstruktur, Kementerian akan setuju 100 persen. Karena prinsipnya, negara tidak boleh membiarkan ada satu anak pun yang putus sekolah,” ucapnya.

Sebagai langkah jangka pendek, Ari juga mendorong agar jumlah siswa dalam satu rombel dinaikkan dari 32 menjadi maksimal 40 siswa, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas ruang kelas dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung.

“Kalau ruang kelas masih mencukupi, kita optimalkan dulu yang ada. Tapi tetap prosedural dan harus dapat izin dari pusat,” imbuhnya.

Ari juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan tidak bersikap pasif atau menunggu kebijakan pusat.

Ia menekankan perlunya pendekatan aktif ke kementerian demi memperjuangkan hak pendidikan seluruh anak usia sekolah di Makassar.

“Ini soal masa depan. Jangan tunggu bola, Dinas Pendidikan harus proaktif mengurus tambahan kuota rombel. Ribuan siswa butuh kepastian untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP negeri,” pungkasnya.