Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk belanja produk lokal, termasuk produk berbasis ekonomi syariah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi dari jajaran Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEM) Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (25 Juni 2025).
Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi antara Pemkot Makassar dan IPEM sekaligus memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai keumatan dan kewirausahaan muslimah.
Baca Juga :
“IPEM telah menjadi mitra strategis Pemkot sejak 2017. Kami ingin melanjutkan kolaborasi ini dengan lebih kuat melalui pelatihan, fasilitasi, dan kemitraan berbasis syariah,” ungkap Ketua IPEM Makassar, Dr. Irene Nizar.
IPEM memperkenalkan kembali visi dan misi organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan perempuan, dakwah, dan komunitas.
Irene menegaskan bahwa produk-produk lokal yang digerakkan oleh anggota IPEM mengusung prinsip syariah, integritas, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami membawa nilai-nilai syariah dalam praktik usaha. Kami berharap diberi ruang lebih luas untuk ikut membangun ekonomi lokal melalui kolaborasi program bersama Pemkot,” tambah Irene.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik ajakan kerja sama tersebut.
Ia menyampaikan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen penuh untuk memperkuat ekosistem UMKM, termasuk melalui program pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk lokal.
“Kami serius dalam pemberdayaan UMKM. Ini bukan sekadar simbolik, tapi disiapkan secara konkret lewat kebijakan dan alokasi anggaran khusus,” tegas Munafri, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Makassar.
Munafri menjelaskan bahwa Pemkot akan terus mendorong sinergi lintas sektor—mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, hingga BUMD—agar anggaran belanja pemerintah dapat diarahkan untuk mendukung pelaku usaha lokal dan brand dalam negeri.
“Anggaran yang kita belanjakan harus berputar di Kota Makassar. Semakin besar belanja lokal, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Langkah ini sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diadopsi oleh Pemkot Makassar melalui kebijakan penguatan produk lokal dalam setiap aktivitas pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot menggandeng berbagai stakeholder untuk memastikan produk lokal menjadi pilihan utama dalam pengadaan maupun konsumsi publik.
“Kalau belanja pemerintah difokuskan ke produk lokal, maka UMKM akan tumbuh, daya beli meningkat, dan ekonomi daerah akan jauh lebih kuat dan mandiri,” pungkas Munafri.
Komentar