Wali Kota Makassar Dorong Kepastian Hukum untuk Percepatan Proyek PSEL

Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan regulasi dalam mendukung percepatan proyek strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mengikuti rapat monitoring progres proyek PSEL Makassar yang digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (25 Juni 2025).

Rapat ini dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, Ridha Yasser, dan diikuti oleh perwakilan kementerian terkait, PT PLN (Persero), dan Pemkot Makassar.

Dalam rapat tersebut, Munafri menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap percepatan proyek PSEL.

Namun, ia juga menyoroti perlunya landasan hukum yang kuat dan legal opinion dari BPK, BPKP, serta Kejaksaan, guna menjamin seluruh tahapan proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap ada legal opinion yang menyatakan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan, agar proyek ini tidak terkendala, termasuk dalam masa transisi pemerintahan,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Munafri juga meminta kejelasan terkait penanggung jawab utama (leading sector) proyek ini di tingkat pusat.

Ia menyoroti belum jelasnya kementerian teknis yang memimpin, apakah Kemenko Infrastruktur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, atau bahkan Kementerian Pertanian.

“Kami butuh cantolan yang jelas agar koordinasi dan komunikasi bisa lebih terarah,” tegasnya.

Selain itu, Munafri juga menyinggung perlunya kepastian nilai “pay price” atau Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) sejak awal.

Ia mengkhawatirkan potensi perubahan harga di tengah jalan yang dapat mengganggu perencanaan fiskal Pemkot Makassar.

“Jangan sampai proyek sudah jalan, lalu tiba-tiba muncul nilai BLPS baru yang belum kami siapkan dalam anggaran. Ini akan berdampak pada postur keuangan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Munafri memaparkan bahwa kondisi darurat sampah di Kota Makassar memerlukan penanganan cepat.

Saat ini, Makassar memproduksi lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sementara proyek PSEL membutuhkan waktu konstruksi sekitar dua tahun sebelum beroperasi penuh.

“Selama masa konstruksi, sampah akan tetap masuk ke TPA. Ini tantangan besar karena kita tetap membutuhkan anggaran penanganan sampah konvensional,” jelasnya.

Dari pihak pemerintah pusat, Ridha Yasser menyampaikan bahwa proyek PSEL Makassar merupakan bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan mengurangi beban TPA dan menghasilkan energi terbarukan dari sampah.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan Sampah, yang langsung dikoordinasikan oleh Menko Infrastruktur.

“PSEL Makassar berkontribusi signifikan dalam mengurangi volume sampah dan memproduksi energi ramah lingkungan.

Namun, sinkronisasi antar dokumen legal seperti perjanjian kerja sama (PKS) dan perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan PLN harus segera diselesaikan,” jelas Ridha.

Ia mengungkapkan bahwa kerja sama awal antara Pemkot Makassar dan PT Sarana Utama Sinergi (SUS) telah ditandatangani sejak 25 September 2024.

Namun, sejumlah aspek teknis seperti pasokan sampah, metode pengolahan, hingga skema BLPS masih membutuhkan kejelasan dan penyelesaian dokumen pendukung.

“Proyek ini hanya bisa berjalan bila seluruh legalitas, termasuk PJBL dan BLPS terverifikasi, telah dipenuhi dengan baik,” tutupnya.