Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Dorong Kepastian Hukum untuk Percepatan Proyek PSEL

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Rabu, 25 Juni 2025 18:56

Wali Kota Makassar Dorong Kepastian Hukum untuk Percepatan Proyek PSEL

Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan regulasi dalam mendukung percepatan proyek strategis nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mengikuti rapat monitoring progres proyek PSEL Makassar yang digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (25 Juni 2025).

Rapat ini dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, Ridha Yasser, dan diikuti oleh perwakilan kementerian terkait, PT PLN (Persero), dan Pemkot Makassar.

Dalam rapat tersebut, Munafri menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap percepatan proyek PSEL.

Namun, ia juga menyoroti perlunya landasan hukum yang kuat dan legal opinion dari BPK, BPKP, serta Kejaksaan, guna menjamin seluruh tahapan proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap ada legal opinion yang menyatakan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan, agar proyek ini tidak terkendala, termasuk dalam masa transisi pemerintahan,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Munafri juga meminta kejelasan terkait penanggung jawab utama (leading sector) proyek ini di tingkat pusat.

Baca Juga  Gubernur Sulsel Tegaskan Insentif Fiskal dari Pusat untuk Kepentingan Masyarakat

Ia menyoroti belum jelasnya kementerian teknis yang memimpin, apakah Kemenko Infrastruktur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, atau bahkan Kementerian Pertanian.

“Kami butuh cantolan yang jelas agar koordinasi dan komunikasi bisa lebih terarah,” tegasnya.

Selain itu, Munafri juga menyinggung perlunya kepastian nilai “pay price” atau Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) sejak awal.

Ia mengkhawatirkan potensi perubahan harga di tengah jalan yang dapat mengganggu perencanaan fiskal Pemkot Makassar.

“Jangan sampai proyek sudah jalan, lalu tiba-tiba muncul nilai BLPS baru yang belum kami siapkan dalam anggaran. Ini akan berdampak pada postur keuangan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Munafri memaparkan bahwa kondisi darurat sampah di Kota Makassar memerlukan penanganan cepat.

Baca Juga  Ketua TP PKK Kota Makassar Sambut Kunjungan Istri Delegasi 36 Negara MNEK 2023 di Benteng Rotterdam

Saat ini, Makassar memproduksi lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sementara proyek PSEL membutuhkan waktu konstruksi sekitar dua tahun sebelum beroperasi penuh.

“Selama masa konstruksi, sampah akan tetap masuk ke TPA. Ini tantangan besar karena kita tetap membutuhkan anggaran penanganan sampah konvensional,” jelasnya.

Dari pihak pemerintah pusat, Ridha Yasser menyampaikan bahwa proyek PSEL Makassar merupakan bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan mengurangi beban TPA dan menghasilkan energi terbarukan dari sampah.

Baca Juga  Danny Pomanto Dukung Pembangunan RS Bhayangkara Tingkat IV

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan Sampah, yang langsung dikoordinasikan oleh Menko Infrastruktur.

“PSEL Makassar berkontribusi signifikan dalam mengurangi volume sampah dan memproduksi energi ramah lingkungan.

Namun, sinkronisasi antar dokumen legal seperti perjanjian kerja sama (PKS) dan perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan PLN harus segera diselesaikan,” jelas Ridha.

Ia mengungkapkan bahwa kerja sama awal antara Pemkot Makassar dan PT Sarana Utama Sinergi (SUS) telah ditandatangani sejak 25 September 2024.

Namun, sejumlah aspek teknis seperti pasokan sampah, metode pengolahan, hingga skema BLPS masih membutuhkan kejelasan dan penyelesaian dokumen pendukung.

“Proyek ini hanya bisa berjalan bila seluruh legalitas, termasuk PJBL dan BLPS terverifikasi, telah dipenuhi dengan baik,” tutupnya.

Penulis : Awal

 Komentar

Berita Terbaru
Politik21 November 2026 22:41
Megawati Kantongi Diskresi, Golkar Sulsel Tunda Musda Golkar Lutra
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dinamika perebutan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) V....
Metro21 November 2026 21:56
UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka ters...
Politik21 November 2026 20:12
Golkar Gowa Tebar Hadiah Umrah dan Sembako Murah, 700 Paket Disiapkan untuk Rakyat
GOWA, TROTOAR.ID — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan berbagai kegiatan sosial y...
Metro21 November 2026 19:44
Aliyah Mustika Ilham Ajak Perempuan Makassar Menjadi Sosok yang Dirindukan Surga
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang harmonis, menanamkan nilai-nilai keagamaan, sekaligus memben...