Makassar, Trotoar.id — Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengawasan dan penertiban parkir liar yang masih marak terjadi di wilayah Makassar.
Rapat berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (27/6/2025), dan dihadiri langsung oleh jajaran Pemkot serta unsur kepolisian.
Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Dr. Mariana Taruk Rante, memaparkan hasil survei lapangan dan kajian mendalam mengenai permasalahan parkir liar di Kota Makassar
Baca Juga :
Menurut Kompol Mariana, ada tujuh kendala utama yang diidentifikasi dalam penataan perparkiran di Makassar, yakni:
- Keterbatasan lahan parkir resmi.
- Adanya oknum aparat yang diduga membekingi praktik parkir liar.
- Maraknya praktik premanisme di titik-titik parkir liar.
- Rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan parkir.
- Keberadaan juru parkir liar yang tidak resmi.
- Lemahnya penegakan hukum di lapangan.
- Minimnya koordinasi antar-lembaga dalam pengawasan secara konsisten.
Sebagai tindak lanjut, Ditlantas Polda Sulsel bersama Pemkot Makassar menyusun tujuh strategi komprehensif untuk menanggulangi persoalan parkir liar, yaitu:
- Meningkatkan dan mengoptimalkan penyediaan lahan parkir resmi.
- Melakukan evaluasi tarif parkir, terutama di pusat-pusat komersial seperti mal, pasar, toko, dan perkantoran agar lebih kompetitif.
- Menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk mencegah pungutan liar.
- Menegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan.
- Melakukan edukasi publik dan kampanye kesadaran agar warga tidak parkir sembarangan.
- Meningkatkan kolaborasi antar-instansi dalam pengawasan terpadu.
- Mendorong gerakan masyarakat melalui program “Ayo Tertib Parkir”.
“Program ini diharapkan bisa menjadi gerakan kolektif dalam menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman,” ujar Kompol Mariana.
Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah kawasan rawan parkir liar, seperti Jalan Pengayoman, Boulevard, Hertasning, Jalan Landak, hingga area sekitar pasar dan perkantoran.
Banyak pengendara disebut lebih memilih parkir sembarangan karena tarifnya lebih murah, meskipun berdampak langsung pada kemacetan lalu lintas.
“Parkir liar sering kali dilakukan dua lapis, terutama di sore hari dan akhir pekan. Ini menyebabkan perlambatan arus lalu lintas yang sangat signifikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kompol Mariana mengungkapkan bahwa hasil survei Ditlantas Polda Sulsel menunjukkan banyaknya bangunan komersial, seperti pertokoan, restoran, rumah sakit, dan perkantoran, yang tidak memiliki fasilitas parkir memadai. Hal ini turut memicu tumbuhnya parkir liar di bahu jalan.
“Survei ini kami lakukan untuk mengidentifikasi langsung dampak minimnya fasilitas parkir terhadap kelancaran lalu lintas di Makassar,” katanya.
Menurut data 2024, jumlah kendaraan bermotor di Makassar terus mengalami peningkatan signifikan. Saat ini tercatat lebih dari 1,6 juta unit sepeda motor dan lebih dari 2 juta unit kendaraan secara keseluruhan.
“Pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak diimbangi dengan perluasan kapasitas jalan dan penyediaan lahan parkir yang memadai, sehingga menimbulkan masalah baru di lapangan,” tambah Kompol Mariana.
Kompol Mariana menegaskan bahwa pendekatan edukatif harus tetap dikedepankan, namun jika pelanggaran terus terjadi, penegakan hukum seperti penggembokan kendaraan perlu dilakukan.
“Banyak pengendara hanya berpikir praktis, ingin parkir dekat tujuan tanpa memperhatikan dampaknya pada lalu lintas. Ini harus diubah melalui edukasi berkelanjutan dan penegakan aturan yang konsisten,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan tata ruang transportasi yang lebih baik, solusi inovatif dalam pengelolaan parkir, serta peningkatan kedisiplinan pemilik bangunan dalam menyediakan fasilitas parkir sesuai standar.
“Target utama kami bukan menghilangkan kemacetan sepenuhnya, melainkan mengurangi dampaknya agar lalu lintas di Makassar tetap lancar dan aman bagi semua,” tutup Kompol Mariana.
Komentar