Jakarta, Trotoar.id – Pemerintah tengah mengkaji pemangkasan masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, dari yang sebelumnya lebih dari 40 hari menjadi hanya 30 hari.
Langkah ini dinilai lebih efisien karena inti pelaksanaan rukun haji hanya memakan waktu sekitar tujuh hari.
Pelaksanaan rukun haji—mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga thawaf ifadah dan thawaf wada’—sejatinya hanya berlangsung selama sepekan.
Baca Juga :
Sementara masa tinggal jemaah bisa melampaui 40 hari karena penyesuaian teknis keberangkatan dan kepulangan.
Kebijakan efisiensi ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, Puji Raharjo, saat melakukan kunjungan kerja ke Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Sabtu (28/6/2025).
“BPH akan meninjau ulang masa tinggal jemaah haji Indonesia agar dipersingkat menjadi 30 hari,” kata Puji.
Menurut Puji, pemangkasan waktu tinggal akan berdampak positif terhadap efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, khususnya untuk akomodasi dan konsumsi.
“Kami akan menata ulang jadwal keberangkatan dan pemulangan jemaah. Namun tentu saja, ini harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur seperti asrama haji dan fasilitas embarkasi,” jelasnya.
Puji juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga—antara pemerintah pusat, daerah, dan Kementerian Agama—untuk menyukseskan kebijakan ini.
Apalagi mulai 2026, seluruh aspek teknis penyelenggaraan haji akan berada di bawah kendali penuh BPH.
“Haji ini adalah hajat umat dan bangsa, bukan hanya satu kementerian. Kolaborasi adalah kuncinya,” tegas Puji.
Usulan pemangkasan masa tinggal juga didukung oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i.
Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, ia menyebut masa tinggal jemaah bisa dipangkas menjadi 31 hari dengan dukungan regulasi baru dan infrastruktur tambahan, seperti pendirian Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
“Dengan perencanaan matang dan kebijakan yang mendukung, efisiensi ini sangat mungkin dilakukan,” ujarnya.
Dukungan serupa datang dari berbagai tokoh ormas Islam. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, bahkan mengusulkan masa tinggal cukup 20 hari.
“Saya setuju. Bahkan 20 hari sudah cukup. Ini akan mengurangi beban biaya, seperti pemondokan dan konsumsi,” katanya, dikutip dari detikcom, Selasa (20/5).
Senada, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menilai masa tinggal 40 hari sudah terlalu lama dan menyebabkan biaya haji membengkak.
Ia menambahkan, faktor lamanya masa tinggal selama ini juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas bandara di Jeddah dan Madinah.
“Jika pemerintah Saudi belum bisa menambah kapasitas bandara, mungkin perlu mempertimbangkan perluasan Bandara Taif sebagai alternatif bagi jemaah haji Indonesia,” sarannya.
Dalam kesempatan yang sama, Puji Raharjo meninjau kondisi Asrama Haji Padang yang menurutnya cukup baik, namun masih perlu optimalisasi.
“BPH ingin agar frekuensi penggunaan Asrama Haji Padang dapat ditingkatkan, sehingga bisa menampung pergerakan jemaah dengan lebih efisien,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi pelayanan ibadah haji secara menyeluruh, demi menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih efektif, efisien, dan berfokus pada kenyamanan jemaah.
Komentar