Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan, berbasis data, dan berkeadilan.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Dr. M. Ilyas, ST., M.Sc., dalam Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715, yang digelar di Gedung Ipteks Universitas Hasanuddin, Rabu (16/7/2025).
Acara ini menghadirkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., serta diikuti oleh 136 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi perikanan, hingga mitra strategis KKP.
“Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan dukungan data potensi laut yang akurat dan terkini. Ini penting untuk menghindari over-eksploitasi dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan,” ujar M. Ilyas.
Ia juga menyampaikan bahwa tata kelola komoditas unggulan seperti tuna harus melibatkan sinergi lintas pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kita butuh kolaborasi vertikal yang kuat agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif di lapangan,” tambahnya.
Dalam hal konservasi laut, Ilyas mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel menargetkan luasan konservasi laut mencapai 860.000 hektare.
Sebagian kawasan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan sebagian lainnya dicadangkan oleh Gubernur Sulsel.
Arahan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, juga menekankan bahwa tata kelola laut harus menjadi landasan utama dalam navigasi ekonomi biru Sulsel.
Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulsel tengah ditingkatkan skalanya menjadi 1:50.000 untuk memperjelas zonasi perairan dan memperkuat integrasi antar sektor kelautan.
Luas perairan laut Sulsel tercatat mencapai 45.330,55 km², dan arah pembangunan laut difokuskan pada prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan keadilan.
Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW (melalui Perda No. 3 Tahun 2022), sehingga memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan ruang laut sesuai zonasi.
Atas capaian tersebut, Gubernur Sulsel baru saja menerima penghargaan Nasional sebagai Provinsi dengan Penataan Ruang Laut Terbaik.
Pertemuan ini membahas tiga WPPNRI utama:
WPP 713: Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
WPP 714: Teluk Tolo dan Laut Banda
WPP 715: Laut Maluku hingga Teluk Berau
Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan terus menghadapi tantangan kompleks, sehingga dibutuhkan adaptasi kebijakan secara dinamis.
“Kesejahteraan nelayan adalah tujuan utama kita. Untuk itu, kita harus menjaga keberlanjutan ekosistem laut agar sektor ini tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Lotharia juga memaparkan lima program strategis ekonomi biru KKP, yaitu:
- Perluasan kawasan konservasi perairan
- Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
- Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan
- Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengendalian sampah plastik laut
Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh Unhas terhadap penguatan Unit Pengelola Perikanan dan pengembangan kebijakan perikanan berbasis riset dan data.
“Kami siap menjadi mitra strategis KKP. Komitmen ini kami mulai dari Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, dan kami berharap bisa menjadi percontohan nasional dalam tata kelola perikanan,” kata Prof. JJ.
Pertemuan tahunan UPP ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat, 18 Juli 2025, dengan fokus utama merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Komentar