MAKASSAR, Trotoar.id — Transformasi digital yang semakin cepat di Indonesia membawa dampak positif dalam berbagai sektor, namun juga menimbulkan tantangan baru berupa maraknya informasi menyesatkan, hoaks, hingga ancaman siber.
Untuk itu, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak yang harus ditanamkan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi (Asdep) Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Syaiful Garyadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025.
“Transformasi digital memang sangat cepat, tapi harus dibarengi dengan literasi digital. Kalau tidak, masyarakat bisa termakan informasi yang menyesatkan,” tegas Syaiful di hadapan jajaran Pemprov Sulsel.
Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas ESDM Andi Eka, Kepala Dinas Kesehatan Ishaq Iskandar, perwakilan Dinas Kominfo-SP Sulsel Sultan Rakib, serta Kabid Pemberdayaan Koperasi Indri Assaf.
Syaiful menekankan, tanpa kemampuan memverifikasi dan memahami informasi, masyarakat sangat rentan terhadap berbagai digital hazard seperti hoaks, judi online, pinjaman online ilegal (pinjol), hingga aplikasi bodong yang dapat merugikan secara finansial dan psikologis.
“Hoaks dan konten menyesatkan menyebar begitu cepat. Jika tidak dibentengi dengan literasi digital, masyarakat mudah terperangkap,” jelasnya.
Pernyataan tersebut diamini oleh Sekretaris Dinas Kominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib. Ia menyebutkan bahwa literasi digital adalah benteng utama dalam menghadapi ancaman dunia digital yang semakin kompleks.
“Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin kecil kemungkinan mereka terjebak hoaks. Dan sebaliknya, yang rendah literasinya akan lebih mudah percaya informasi salah,” ujar Sultan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyebarluaskan edukasi digital secara inklusif dan adaptif kepada semua lapisan masyarakat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenko Polhukam dalam memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan digital di daerah, terutama di era di mana penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan sering kali tidak terverifikasi.
Pemprov Sulsel menyatakan kesiapan mendukung program literasi digital melalui berbagai kanal edukasi dan kerja sama dengan instansi pusat (*)
Komentar