MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi kepercayaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI yang telah menunjuk Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan.
Rakor ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, di Hotel Claro Makassar, Kamis, 7 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Jufri menyampaikan bahwa transformasi digital dan kebijakan Satu Data Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi yang tengah digaungkan.
Baca Juga :
Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenko Polhukam atas kepercayaan dan perhatiannya dalam menyelenggarakan forum strategis di Sulawesi Selatan,” ujar Jufri.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi lintas sektor merupakan fondasi dalam pengambilan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam paparannya, Jufri membeberkan sejumlah langkah konkret yang telah diambil Pemprov Sulsel dalam mendukung agenda nasional tersebut. Di antaranya:
Penguatan infrastruktur digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data digital
“Indeks Kematangan SPBE Sulsel terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dan turut berkontribusi terhadap pencapaian Predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024,” ungkapnya.
Meski demikian, ia juga mengakui masih adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, ketidaksamaan standar metadata, serta kekurangan sumber daya manusia yang kompeten.
Jufri berharap, melalui forum ini dapat dirumuskan rekomendasi teknis yang aplikatif, guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kami berharap lahir sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kolaborasi nyata antar lembaga dalam memperkuat ekosistem pemerintahan berbasis data dan digitalisasi layanan publik,” tutupnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam RI Garyadi Syaiful Cahyadi, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas Dini Maghfirah.
Kmudian Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital Kemenkominfo Yessi Arnaz Ferrari, serta sejumlah kepala daerah dan pejabat dari kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Forum strategis ini diharapkan menjadi titik tolak dalam mempercepat pencapaian target transformasi digital nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Komentar