MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menghadirkan kado istimewa bagi masyarakat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025).
Tahun ini, di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dipastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala UPT PBB Bapenda Makassar, Indirwan Dermayasair, menegaskan keputusan tersebut diambil untuk tidak membebani masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.
Baca Juga :
“Memang tahun ini tidak ada kenaikan NJOP tanah maupun tarif PBB. Cara kami meningkatkan pendapatan dilakukan dengan memaksimalkan potensi lewat pemutakhiran data. Misalnya, lahan yang dulu kosong tapi sekarang sudah berdiri bangunan, itu yang dimasukkan,” jelasnya.
Meski tanpa kenaikan tarif, tren penerimaan PBB tetap positif. Pada 2024, Pemkot berhasil mengumpulkan Rp258 miliar. Sementara target 2025 dipatok Rp275 miliar pada anggaran perubahan.
“Alhamdulillah, walaupun tidak signifikan, pendapatan kita perlahan meningkat. Apalagi menjelang jatuh tempo 30 September nanti. PBB ini sifatnya hanya dibayar sekali dalam setahun,” tambah Indirwan.
Indirwan menekankan, pemerintah menyadari konsekuensi dari kebijakan PBB. Jika dinaikkan, penerimaan daerah memang bisa melonjak, tetapi masyarakat akan terbebani.
Sebaliknya, tanpa kenaikan, pendapatan tidak terlalu besar, namun kebijakan ini dinilai lebih berpihak pada rakyat.
“Kami tetap konsisten pada pilihan pro masyarakat. Pendapatan bisa dioptimalkan lewat basis data yang lebih akurat, tanpa harus menambah beban warga,” tegasnya.
Ia juga meluruskan isu terkait wajib pajak yang diminta datang ke kantor Bapenda. Menurutnya, kedatangan tersebut bukan untuk pembayaran, melainkan pengecekan peta blok.
“Kadang posisi tanah warga berbeda di gambar peta blok. Maka petugas meminta sertifikat tanah dan keterangan dari kelurahan bahwa tidak dalam sengketa. Itu murni untuk perbaikan data, bukan soal pembayaran,” jelasnya.
Sebelumnya, usai memimpin upacara HUT RI ke-80 di Lapangan Karebosi, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa hadiah terbaik bagi masyarakat adalah kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
“Kita mengharapkan kado itu berupa kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk melihat Kota Makassar semakin bagus. Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Munafri.
Ia menekankan, keputusan untuk tidak menaikkan PBB 2025 adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat, sekaligus wujud nyata dari semangat persatuan dan gotong royong.
Komentar