MAKASSAR, Trotoar id — Setelah terpilih memimpin DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2026–2031, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mulai menata ulang mesin organisasi partai hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Langkah pertama yang disiapkan adalah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar di sejumlah daerah yang masa kepengurusannya telah berakhir atau ketuanya sudah tidak lagi aktif menjalankan roda organisasi.
Bagi IAS, penataan tersebut menjadi penting untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan ketika Golkar Sulsel mulai memasuki fase konsolidasi organisasi di 24 kabupaten/kota.
“Segera kita akan tunjuk Plt di daerah, tetapi kita konsultasikan dulu ke DPP,” kata IAS.
Keputusan menunjuk Plt tidak akan dilakukan secara sepihak. IAS memastikan langkah tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPP Partai Golkar sebagai bagian dari menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memastikan seluruh proses pergantian kepemimpinan di daerah tetap berada dalam koridor aturan partai.
Meski akan melakukan penataan, IAS memberi sinyal bahwa pergantian tidak otomatis berlaku untuk seluruh daerah.
Sejumlah Ketua DPD II yang selama ini masih dianggap mampu menjalankan roda organisasi kemungkinan besar akan kembali dipercaya sebagai Plt di wilayah masing-masing.
Artinya, penunjukan Plt bukan semata-mata momentum mengganti figur, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan organisasi tetap berjalan sembari menunggu agenda konsolidasi dan penataan kepengurusan secara menyeluruh.
“Beberapa ketua DPD II akan kita tunjuk kembali menjadi Plt di wilayah masing-masing,” ujar mantan Wali Kota Makassar tersebut.
Namun, IAS juga membuka ruang evaluasi terhadap daerah-daerah tertentu.
Ia menyebut terdapat beberapa wilayah yang dinilai membutuhkan evaluasi kepemimpinan. Di daerah seperti itu, figur yang akan dipercaya sebagai Plt tidak serta-merta berasal dari ketua lama.
Penataan kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota menjadi pekerjaan penting bagi IAS setelah mengambil alih kepemimpinan Golkar Sulsel.
Sebab, kekuatan Golkar tidak hanya ditentukan oleh struktur DPD I di tingkat provinsi. Mesin politik partai justru bergerak melalui struktur kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
Karena itu, konsolidasi di daerah menjadi salah satu fondasi untuk membangun kembali kekuatan organisasi.
Bagi IAS, kesinambungan organisasi menjadi kata kunci.
Kekosongan kepemimpinan atau struktur yang tidak aktif berpotensi menghambat komunikasi antara DPD I dengan kader di daerah. Sebaliknya, kepemimpinan yang aktif akan membuat instruksi dan agenda konsolidasi partai lebih cepat diterjemahkan hingga ke bawah.
Karena itu, penunjukan Plt diproyeksikan menjadi langkah awal sebelum Golkar Sulsel melakukan konsolidasi yang lebih luas.
Di sisi lain, keputusan IAS untuk mengevaluasi sejumlah daerah menunjukkan bahwa penataan organisasi Golkar Sulsel tidak sekadar berbicara tentang siapa yang menduduki jabatan.
Ada pertimbangan mengenai kemampuan figur menggerakkan kader, menjaga soliditas, dan memastikan organisasi tetap hidup di tengah dinamika politik daerah.
IAS sebelumnya juga menegaskan dirinya ingin membangun struktur kepengurusan yang lebih selektif dan menempatkan orang-orang yang dinilai tepat pada posisi masing-masing.
Dengan pola itu, penunjukan Plt Ketua DPD II menjadi semacam ujian awal bagi arah kepemimpinan baru Golkar Sulsel.
Apakah figur lama kembali dipercaya, atau wajah baru akan diberikan ruang untuk menghidupkan kembali mesin partai di daerah.
Jawabannya akan terlihat setelah konsultasi dengan DPP dan keputusan penunjukan Plt mulai dilakukan.
Yang jelas, IAS tampaknya tidak ingin masa transisi kepemimpinan di Golkar Sulsel berlangsung terlalu lama. Mesin partai di 24 kabupaten/kota mulai dipanaskan, dan konsolidasi menjadi agenda pertama yang harus segera dituntaskan.
Komentar