MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengambil langkah strategis dengan melakukan redistribusi terhadap 800 tenaga kesehatan (nakes).
Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kinerja dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang berada di bawah naungan Pemprov Sulsel.
Plt Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa redistribusi ini mencakup sejumlah rumah sakit besar, yakni RS Labuang Baji, RSUD Dadi, RS Haji, RS Fatima, RS Sayang, RS Ibu Pertiwi, hingga RS Regional Lamappapenning Bone.
“Redistribusi SDM dilakukan untuk mengoptimalkan tenaga kesehatan serta mendukung pemerataan layanan kesehatan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Erwin Sodding di Makassar, Jumat (29/8/2025).
Menurut Erwin, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Sulsel untuk memastikan seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun daerah, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu.
Dengan redistribusi ini, diharapkan tidak ada rumah sakit yang mengalami kekurangan tenaga medis maupun nonmedis yang berpengaruh pada mutu layanan.
Sementara itu, Direktur RS Haji Makassar, Dr dr Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK., M.Kes, turut membenarkan adanya kebijakan redistribusi tersebut.
Menurutnya, langkah ini tidak bertujuan melemahkan peran individu, melainkan justru memperkuat kolaborasi dan kinerja bersama dalam sistem pelayanan kesehatan daerah.
“Langkah ini diambil agar kemampuan dan kompetensi yang kita miliki dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya di satu titik pelayanan,” ujarnya.
Evi juga mengakui bahwa kebijakan ini bisa saja menimbulkan tantangan, terutama bagi tenaga kesehatan yang sudah lama bertugas di satu rumah sakit tertentu.
Namun ia menegaskan, perpindahan tersebut merupakan bentuk amanah pengabdian yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
“Saya mengerti bahwa perubahan ini bisa menimbulkan rasa berat, namun percayalah, ini adalah bagian dari amanah pengabdian kita untuk kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Lebih jauh, Evi berharap para tenaga kesehatan dapat melihat redistribusi ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengalaman dan pengabdian, bukan sebagai hambatan.
Ia juga memastikan bahwa jika masih ada hal-hal yang menimbulkan perdebatan dalam proses redistribusi, pihaknya bersama pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Mari kita jadikan redistribusi ini sebagai kesempatan untuk memperluas ladang pengabdian. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama seluruh tenaga kesehatan yang terus memberikan yang terbaik untuk rumah sakit dan masyarakat kita,” tutupnya.
Dengan redistribusi tenaga kesehatan ini, Pemprov Sulsel optimistis layanan kesehatan di daerah dapat semakin merata, terjangkau, dan berkualitas, sejalan dengan komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan.
Komentar