MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus pembangunan, khususnya pada program-program prioritas untuk masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan hal itu saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda APBD Perubahan 2025 melalui rapat paripurna virtual dari Balai Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).
“Meski ada koreksi pendapatan dan penurunan belanja, arah kebijakan tetap difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau,” kata Munafri.
Pemkot Makassar melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dari Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun atau berkurang Rp485 miliar (9,02%). Koreksi ini berdasarkan evaluasi realisasi semester I 2025 serta proyeksi capaian hingga akhir tahun.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): turun Rp306,76 miliar (12,35%) menjadi Rp2,177 triliun, terutama dipengaruhi kebijakan subsidi listrik 50% pemerintah pusat yang berdampak pada Pajak Penerangan Jalan (PBJT), penyesuaian opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi kesehatan BLUD Puskesmas.
- Pendapatan Transfer: terkoreksi Rp179,13 miliar (6,18%) menjadi Rp2,721 triliun, terutama akibat berkurangnya komponen bagi hasil pajak dari Pemprov Sulsel.
Meski begitu, Munafri menegaskan Pemkot tetap mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset.
Koreksi pendapatan turut berdampak pada sisi belanja. Anggaran belanja daerah disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun dari Rp5,684 triliun, berkurang Rp555 miliar.
- Belanja Operasi: turun Rp28,82 miliar (0,69%) menjadi Rp4,138 triliun. Efisiensi dilakukan pada belanja pendukung tanpa mengganggu program inti.
- Belanja Modal: berkurang signifikan Rp496,83 miliar (33,64%) menjadi Rp980,28 miliar. Proyek yang terdampak antara lain pembangunan solar panel, motor sampah listrik, kawasan Karebosi, serta beberapa infrastruktur yang diperkirakan sulit rampung hingga akhir 2025.
- Belanja Tak Terduga: dipangkas 75% dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar, namun tetap menjaga dana cadangan untuk penanganan bencana.
“Langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kami menajamkan program prioritas agar defisit terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” tegas Munafri.
Wali Kota menegaskan, pengurangan belanja tidak mengurangi fokus Pemkot pada 10 program prioritas, meliputi:
- perencanaan stadion, sekolah, puskesmas, dan fasilitas kepulauan,
- Makassar Creative Hub,
- seragam sekolah gratis,
- kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan,
- Universal Health Coverage (UHC),
- urban farming,
- penguatan UMKM dan investasi,
- serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan disesuaikan menjadi Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar (23,25%) akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan LHP BPK RI.
Pemkot tidak mengalokasikan pinjaman maupun penyertaan modal BUMD, melainkan fokus pada restrukturisasi organisasi dan persiapan dasar pemberian modal produktif di tahun berikutnya.
Munafri menutup paparannya dengan apresiasi kepada DPRD Makassar yang memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan APBD Perubahan.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” pungkasnya.
Komentar