Makassar, Trotoar.id – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang menganggarkan Rp12 miliar untuk pembangunan taman di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Andi Darmawang Bintang, menyampaikan bahwa usulan pembangunan taman tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran dan diajukan melalui Biro Barang dan Jasa (Barjas).
“Pengajuannya sudah ada di bagian barang dan jasa (Barjas),” kata Andi Darmawang dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Rabu (10/9/2025).
Namun, rencana itu dianggap tidak mendesak oleh sejumlah anggota DPRD Sulsel. Mereka menilai alokasi dana yang cukup besar sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, khususnya kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyudin, menegaskan anggaran Rp12 miliar untuk taman CPI terlalu besar dan tidak urgent untuk direalisasikan saat ini.
“Anggaran pembangunan taman CPI Rp12 miliar itu tidak urgent, sementara nilainya sangat besar. Kami meminta pimpinan agar hal ini menjadi perhatian khusus untuk dibahas lebih lanjut, bahkan jika perlu dilakukan pemangkasan anggaran,” tegas Fatma.
Ia mengingatkan bahwa masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menghadapi masalah serius, termasuk kekurangan pembayaran gaji pegawai.
“Padahal kita semua tahu, masih ada OPD yang kekurangan anggaran untuk membayar gaji. Itu jauh lebih penting daripada membangun taman,” ujarnya.
Senada, anggota Banggar DPRD Sulsel Andi Patarai Amir juga mengkritisi alokasi anggaran tersebut. Ia menyebut angka Rp12 miliar sangat fantastis hanya untuk taman.
“Mungkin yang mau dibuat ini taman surga? Anggaran sebesar itu harus dicermati bersama, karena masih ada OPD yang kekurangan belanja pegawai dan kebutuhan lain yang lebih mendesak,” ucapnya dengan nada sindiran.
Sejumlah legislator meminta agar rencana pembangunan taman CPI tersebut dibahas lebih detail dalam rapat-rapat lanjutan. Pemangkasan anggaran disebut menjadi opsi yang realistis agar dana APBD dapat digunakan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Komentar