Fraksi Demokrat Dorong Realisme Fiskal dan Transparansi Anggaran dalam APBD Sulsel 2026

MAKASSAR, Trotoar.id — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Fraksi Demokrat menekankan agar kebijakan fiskal daerah disusun secara realistis, transparan, dan responsif terhadap kondisi ekonomi aktual, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam sidang paripurna DPRD Sulsel, Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan berada pada kisaran 5,0–5,2 persen menuntut penyesuaian target daerah agar tidak bersifat terlalu optimistik.

“Kami meminta agar Pemprov Sulsel menyusun target ekonomi dan fiskal dengan dasar perhitungan yang realistis dan kredibel. Stabilitasu ekonomi makro harus menjadi acuan utama agar APBD 2026 tidak hanya besar secara angka, tetapi juga efektif dan terukur dalam pelaksanaannya,” demikian disampaikan sekretaris Fraksi Demokrat Heriwawan saat membacakan pandangan F PD .

Fraksi Demokrat menilai bahwa tekanan inflasi dan fluktuasi nilai tukar masih berpotensi menekan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya penyelenggaraan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kebijakan belanja harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang dapat menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.

“Nilai tukar dan inflasi yang belum stabil berpotensi mengurangi kapasitas belanja publik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dibelanjakan untuk kegiatan yang benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.

Selain faktor makroekonomi, Fraksi Demokrat juga menyoroti implementasi kebijakan fiskal pusat, termasuk opsen pajak dan restrukturisasi transfer ke daerah yang masih membatasi ruang fiskal Pemprov Sulsel.

Untuk itu, Fraksi Demokrat mendorong Pemprov memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta memaksimalkan potensi PAD secara inovatif.

Dalam catatan berikutnya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya penyelesaian tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan arus dana ke kabupaten/kota tidak terganggu.

“Kredibilitas fiskal adalah fondasi utama kepercayaan publik. Penyelesaian kewajiban keuangan kepada kabupaten/kota merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah,” tulis Fraksi Demokrat.

Selain itu, Fraksi Demokrat meminta agar alokasi belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) disusun secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Demokrat mengingatkan agar arah kebijakan belanja 2026 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pertanian, pendidikan, dan ketenagakerjaan, terutama sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi riil di daerah.

“Kami mendukung program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penguatan pertanian, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Namun, pemerintah harus menjamin efisiensi dalam pelaksanaannya,” tegas Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat juga mendorong agar Pemprov Sulsel meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap tahapan penganggaran. Hal ini dinilai penting untuk menghindari kebocoran dan memastikan manfaat APBD dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Menyusun target pertumbuhan ekonomi dan fiskal daerah berdasarkan proyeksi realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global.
   
   
2. Meningkatkan efisiensi belanja daerah dengan memperkuat pengawasan internal dan memperluas partisipasi publik.
   
   
3. Menyelesaikan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) serta kewajiban jangka pendek untuk menjaga kredibilitas fiskal.
   
   
4. Meningkatkan akurasi data penerimaan pajak dan retribusi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
   
   
5. Mengarahkan alokasi belanja pada sektor produktif seperti pertanian, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
   
   
6. Memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah serta bantuan sosial agar tepat sasaran.