MAKASSAR, Trotoar.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekda Sulsel), Jufri Rahman, mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Senin (13/10/2025).
Jawaban ini merupakan tindak lanjut atas pandangan sembilan fraksi DPRD Sulsel NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Fraksi Harapan yang telah memberikan berbagai masukan terhadap substansi Nota Keuangan APBD 2026.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota dewan atas pandangan dan masukannya. Semua masukan tersebut sangat berharga dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk penyempurnaan Rancangan Perda APBD Tahun 2026,” ujar Jufri Rahman.
Menurut Jufri, pandangan fraksi mencerminkan bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah.
Masukan DPRD menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan fiskal daerah semakin berpihak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sekda menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi akan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan RPJMD Sulsel 2025–2029.
“Pembangunan infrastruktur adalah pilar utama peningkatan pelayanan publik, konektivitas, dan aksesibilitas masyarakat. Infrastruktur yang baik juga memperlancar distribusi barang dan jasa, mendukung swasembada pangan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan sektor pertanian dan perikanan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, serta penerapan teknologi tepat guna. Pemprov Sulsel juga terus mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk memperkuat daya saing daerah.
“Kami mendorong adopsi teknologi modern di sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan Sulawesi Selatan yang tangguh serta hijau,” tambahnya.
Dalam paparannya, Jufri juga menegaskan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 disusun tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Pemprov Sulsel melalui Bapenda akan fokus pada intensifikasi pendapatan melalui digitalisasi layanan, integrasi data wajib pajak, edukasi publik, dan peningkatan pengawasan.
“Kami tidak menaikkan tarif pajak, tetapi memperkuat sistem dan optimalisasi potensi agar lebih efisien dan transparan,” tegasnya.
Pemprov juga menggali potensi baru melalui optimalisasi aset daerah serta mendorong diversifikasi pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memberikan layanan berbasis retribusi.
Belanja daerah pada APBD 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Alokasi anggaran besar diarahkan pada program strategis seperti pembangunan RS regional, preservasi jalan provinsi, revitalisasi irigasi, penanganan stunting, pelayanan kesehatan masyarakat terpencil, hingga beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
“Kebijakan belanja ini kami rancang untuk memperkuat sistem layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota,” tutur Jufri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program pembangunan Pemprov Sulsel tahun 2026 akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga kelompok rentan bmelalui penguatan layanan dasar, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam perencanaan dan penganggaran. Semua program disusun selaras dengan visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter serta mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” tandasnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, diakhiri dengan keputusan seluruh fraksi yang menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan APBD 2026 ke tahap berikutnya.
Komentar